Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenpan-RB: Kenaikan Gaji PNS Sesuai Kenaikan Inflasi

Kompas.com - 17/09/2013, 16:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Indonesia (Fitra) melontarkan kritik bahwa pemerintah tidak seharusnya merencanakan kembali kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Menanggapi kritik itu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tasdik Kinanto menegaskan bahwa kenaikan gaji PNS setiap tahunnya dilatarbelakangi laju kenaikan inflasi.

"Ah itu kan cuma naik sesuai kenaikan inflasi saja. Paling naiknya cuma empat persen," kata Kinanto di Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Oleh karena itu, menurut Kinanto, kenaikan gaji PNS yang kembali direncanakan pada tahun depan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan gaji PNS sebesar 6 persen pada tahun depan. Tak cukup menaikkan gaji, pemerintah juga membayarkan bonus atau gaji ke-13.

Kenaikan gaji aparat negara masuk dalam alokasi belanja negara 2014 sebesar Rp 1.816,7 triliun. Jumlah tersebut naik 5,2 persen dari pagu belanja negara APBN-Perubahan 2013 sebesar Rp 1.726,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan 2013, kenaikan gaji 2014 lebih rendah. Pada tahun 2013, pemerintah menganggarkan kenaikan gaji sebesar 7 persen.

Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, kenaikan gaji PNS ini hanya akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun depan. APBN seharusnya digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini sedang melambat.

"Seharusnya, gaji buruh yang dinaikkan, bukan gaji PNS. Sebab, setiap tahun ini gaji PNS selalu naik dan utang negara juga selalu naik," kata Uchok saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Minggu (15/9/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com