Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Outsourcing" Kacau, DPR Sindir Dahlan Sempat-sempatnya Ikut Konvensi

Kompas.com - 09/09/2013, 12:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan tak henti-hentinya kena "omelan" para wakil rakyat di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2013). Kali ini, selain tak hadir pada rapat sebelumnya, Dahlan disindir anggota DPR karena keputusannya ikut konvensi calon Presiden Partai Demokrat. Padahal, menurut anggota DPR, masih banyak persoalan outsourcing yang belum selesai.

"Bapak ikut konvensi, tunjukkan kalau peduli sama rakyat. Jangan enak banget ngomong bahwa ini sudah sering dibahas. Kalau mau dpilih konvensi capres sama rakyat, ya tunjukkan dong, Pak," ujar anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Hanura, Djamal Aziz, dalam rapat dengar pendapat Komisi IX terkait kasus tenaga alih daya di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz.

Awalnya, Dahlan juga diminta memberikan penjelasan apa pun saat diberikan waktu untuk memaparkan laporannya. Namun, Dahlan justru memberikan kesempatan itu kepada direksi-direksi BUMN yang dinilai bermasalah. Dahlan beralasan hal ini dilakukannya karena kasus tersebut sudah lama dibahas dan agar bisa dijabarkan secara detail oleh direksi BUMN.

Sementara itu, Djamal mengatakan bahwa dirinya kerap mendapat pesan singkat dari para buruh yang berisi meminta bantuan anggota DPR. Oleh karena itu, Djamal meminta paling tidak Dahlan mau memaparkan sendiri persoalan outsourcing.

"Kalau Bapak kayak gini, saya yang bilang pertama kali... Bodooo! Mau ikut konvensi juga. Ini urusan menteri intinya," kata Djamal yang mendapat tepuk tangan dari kalangan buruh yang turut menyaksikan rapat dari bagian balkon atas.

Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Indra, juga meminta Dahlan menjelaskan persoalan umum outsourcing.

"Ini sudah berlangsung terstruktur dan sistematis. Harus dijelaskan oleh Menteri BUMN karena ini menyangkut kebijakan menyeluruh," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com