Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2013, 11:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia pengarah rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan telah merumuskan sejumlah kriteria calon presiden yang akan digodok dalam forum rakernas pada 6-8 September 2013. Dari sejumlah kriteria yang ditetapkan, peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai capres pun terbuka lebar.

"Salah satu kriterianya juga dia harus dia punya pengalaman bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola negara. Pernah jadi kepala daerah ataupun legislator," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidajat saat dihubungi, Kamis (5/9/2013).

Selain itu, lanjutnya, sosok pemimpin nasional yang dicari PDI Perjuangan nantinya juga merupakan representasi dari suara dan harapan masyarakat.

"Pada prinsipnya, kami punya stok kader yang cukup. Maka untuk capres, kami godok dari kader internal," ujarnya.

Hal lain yang menjadi kriteria capres PDI Perjuangan adalah figur tersebut harus paham betul tentang ideologi dan Pancasila sehingga kebijakannya berpihak pada rakyat.

"Pemimpin itu harus bisa menjaga multikulturalisme, keutuhan NKRI, dan bagaimana membuat Indonesia lebih berdaulat di bidang pangan dan ekonomi. Dibutuhkan pemimpin yang bisa pecahkan masalah ini dan memosisikan Indonesia di percaturan dunia," tutur Djarot.

PDI Perjuangan, lanjutnya, sudah menyiapkan sebuah buku Garis-garis Besar Haluan Partai yang berisi sejumlah program pemerintahan jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun mendatang. PDI Perjuangan menargetkan menjadi partai penguasa baik di eksekutif maupun legislatif dalam Pemilu 2014 mendatang.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

"Kami perlu pemimpin yang tepat untuk menjalankan ini semua. Karena pemimpin mendatang diwariskan hal yang tak menggembirakan," ungkap Djarot.

Lebih lanjut, Djarot tak menampik adanya pertimbangan latar belakang suku dan agama dalam menentukan kriteria capres PDI Perjuangan.

"Kalau untuk kepemimpinan nasional tidak bisa dibantah kan mesti Jawa dan Islam. Bukan diskriminatif, tapi yang berkembang di masyarakat kan begitu," imbuhnya.

Peluang Jokowi

Menjelang perhelatan rakernas, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo paling santer dikabarkan sebagai calon kuat capres dari PDI Perjuangan. Jokowi selama ini telah merajai sejumlah hasil survei mengalahkan kandidat capres lainnya, seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, Wiranto, dan bahkan Megawati Soekarnoputri.

Kriteria yang ditetapkan PDI Perjuangan pun bisa memuluskan langkah Jokowi.

"Semuanya terbuka, lagi pula Pak Jokowi adalah salah satu kader kami. Kami akan mencari sosok terbaik," imbuhnya.

Djarot mengakui partainya hingga kini terus mengamat elektabilitas Jokowi dalam sejumlah survei. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya tolok ukur PDI Perjuangan untuk menetapkan capres.

"Akhirnya tetap Ketum yang menentukan dengan mendengar aspirasi dari pengurus-pengurus daerah," katanya.

Terkait momentum penetapan capres, Djarot mengakui hal ini juga akan dibahas dalam forum rakernas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com