Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Lagi Jadi Oposisi, PDI-P Siapkan Rencana Pembangunan

Kompas.com - 05/09/2013, 06:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad tidak akan lagi menjadi oposisi setelah Pemilu 2014. Sebagai bentuk kesungguhan tekad, partai ini pun telah menyusun program-program pembangunan yang akan mereka jalankan bila memenangi pemilu.

“Kalau nanti PDI Perjuangan dipercaya memimpin pemerintahan, maka program yang disusun ini yang akan dijalankan. Maka pada rakernas besok (kami) akan memutuskan program pemerintahan berencana semesta Indonesia,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (4/9/2013).

Tjahjo mengatakan, program-program tersebut akan disusun dalam sebuah buku yang dinamakan “Garis-garis Besar Haluan Partai”. Di dalamnya, sebut dia, terdapat program pemerintahan jangka pendek untuk 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun.

Reorientasi dan paradigma pembangunan

Ketua DPP PDI Perjuangan M Prakosa yang membidangi materi program pemerintah ini mengatakan, konsep baru yang ditawarkan partainya dalam program tersebut adalah reorientasi pengelolaan pembangunan nasional sekaligus membuat paradigma baru pembangunan nasional.

Arif Budimanta, juga Ketua DPP PDI Perjuangan, mengatakan, program pemerintahan PDI Perjuangan ini disusun berdasarkan analisis atas krisis multidimensi yang terjadi sekarang. Menurut dia, saat ini tak hanya ekonomi yang terancam krisis tetapi juga politik.

"Atas dasar itu, kami melakukan penyusunan program supaya Indonesia tidak seperti Amerika Latin pada 1980-an, di mana ada fenomena middle income trap. Negara berkembang yang akhirnya tak bisa memajukan dirinya,” kata Arif.

Draf program pembangunan itu, papar Arif, akan membuat Indonesia menjadi sebuah negara ekonomi berbasis pengetahuan. "Kami tak ingin setiap pergantian pemerintahan menghadapi masalah yang tetap sama, sama seperti saat Pak Harto (Presiden Soeharto) turun (dari jabatannya)," tegas dia.

PDI Perjuangan dijadwalkan menggelar rapat kerja nasional pada 6-8 September 2013 di Ecopark, Ancol, Jakarta. Tema rakernas ketiga partai ini adalah "Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat" dengan sub-tema "Menuju Tahun Penentuan".

Sebanyak 1.500 pengurus PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga daerah menghadiri acara ini. Seluruh pengurus pusat partai dijadwalkan hadir, sementara dari pengurus daerah di tingkat provinsi akan hadir ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun dari pengurus cabang di tingkat kabupaten kota akan hadir ketua dan sekretaris.

Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, kepala daerah yang diusung partai ini, berikut seluruh pengurus badan partai dan sayap partai di tingkat pusat, serta perwakilan partai di luar negeri, akan turut hadir dalam rakernas sebagai pengawas rapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com