Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN dan RB: Kalau Ada Laporan Titip-titip CPNS, Saya Bayar Rp 1 M

Kompas.com - 02/09/2013, 12:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Azwar Abubakar menjamin bahwa tidak ada lagi praktik pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) sejak pelaksanaan tes seleksi masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun lalu. Pasalnya, sanksi tegas akan segera diberikan jika PNS terbukti menjadi calon. Bahkan, Azwar mengatakan siap membayar Rp 1 miliar jika ada laporan mengenai calo PNS.

"Titipan enggak ada lagi. Tahun lalu enggak ada. Coba sebutkan (lapor) siapa yang bisa menitipkan tahun lalu akan saya bayar Rp 1 miliar," katanya saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (2/9/2013).

Menurut Azwar, sudah tidak ada lagi sanksi peringatan bagi PNS yang kedapatan menjadi calo bagi peserta tes CPNS. Para PNS nakal itu nantinya akan langsung dipecat dari jabatannya jika memang terbukti menjadi calo dalam seleksi penerimaan CPNS.

"Ini adalah peringatan. Jangan main-main lagi di situ, kalau ada (PNS) langsung dipecat. Kita ingin menghapus image yang menyatakan menjadi PNS itu bisa dibayar," katanya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi munculnya calo, kementerian telah menggandeng sejumlah instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Polri, dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Tahun ini, Kementerian PAN dan RB akan membuka lowongan untuk sekitar 65.000 kursi CPNS di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun 2013. Dari total formasi ini, 25.000 formasi dibuka untuk kementerian/lembaga di tingkat pusat dan 40.000 kursi lainnya dibuka untuk pemerintah kabupaten/kota di tingkat daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com