Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Undang-undang Baru Atur Migrasi PNS ke Kota Besar

Kompas.com - 01/09/2013, 08:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menggodok rancangan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dalam UU itu, birokrasi itu oleh PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kemenpan-RB, A.Rizal, saat ditemui di Kompas Karier Fair (KKF) 2013, di Balai Kartini, di Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Rizal mengungkapkan rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menekan migrasi PNS ke kota-kota besar. Dia memberi contoh untuk PPPK nantinya akan ada aturan renumerasi yang lebih layak. Sehingga bisa menekan hasrat mereka untuk meningalkan daerah terpencil.

"(kontraknya) Bisa satu atau dua tahun. Bagi mereka diberikan renumerasi tinggi supaya, katakanlah guru diberi Rp 5 juta per bulan. Jadi, mereka tidak mau pindah ke kota," jelas Rizal.

Rizal melihat banyaknya tenaga pendidik yang meninggalkan daerah dan menuju ke kota disebabkan dua hal. Pertama, adalah alasan yang sulit dicegah. Ada yang ikut suaminya yang pindah tugas ke kota," ungkapnya.

Alasan kedua adalah kesempatan memberikan les tambahan yang lebih banyak di kota-kota besar, di banding di daerah terpencil. "Kalau di daerah mereka dibayar pakai ayam, pakai buah-buahan. Di kota, mereka dibayar pakai uang," lanjut Rizal.

Rizal percaya, dengan perjanjian yang diatur dalam undang-undang, nantinya kondisi tersebut bisa diminimalisir. Apalagi, kini belanja pegawai naik enam persen dibanding tahun lalu, di tingkat K/L dan Pemda.

Anggaran belanja pegawai pada APBN-P 2013 tercatat sebesar Rp 233 triliun, atau sebesar 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Anggaran belanja pegawai dalam APBN 2014, naik Rp 43,7 triliun menjadi Rp 276,7 triliun, atau 2,7 persen dari PDB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com