Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tak Akan Halangi JK Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 28/08/2013, 09:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, partainya akan menghormati semua pilihan politik yang akan diambil Muhammad Jusuf Kalla, terkait tawaran mengikuti Konvensi Capres Demokrat. Setelah djumpai Komite Konvensi Demokrat, Selasa (27/8/2013), Kalla menyatakan akan mempertimbangkan mengikuti konvensi. 

Hajriyanto mengatakan, Kalla merupakan tokoh senior Golkar dan dikenal sebagai tokoh nasional karena pernah menjabat wakil presiden. Oleh karena itu, menurutnya, wajar bila ada tawaran dari partai lain untuk mengusungnya menjadi calon presiden.

"Golkar tak akan menghalangi Jusuf Kalla untuk maju mengikuti konvensi," kata Hajriyanto, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Akan tetapi, katanya, Golkar berharap Kalla tak tergiur tawaran mengikuti konvensi dan memperkuat pencalonan Aburizal Bakrie sebagai capres Golkar. 

KOMPAS/Hendra A Setyawan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di kantor PMI, Jakarta, Selasa (29/5/2012). Terkait pencalonan presiden yang diusung Partai Golkar, wakil presiden ke sepuluh ini tidak akan mencampuri urusan internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Keinginan subyektif Golkar tentu Pak JK (Jusuf Kalla) tak maju mengikuti konvensi, tapi kita tak akan menghalangi, tak akan memberikan sanksi karena menghormati ketokohan Pak JK," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla mengaku mempertimbangkan untuk mengikuti Konvensi calon presiden Partai Demokrat. Sejumlah aspek tengah ia telaah dan keputusannya akan diberikan dalam waktu dekat.

Pada Selasa (27/8/2013), Ketua Komite Konvensi Demokrat Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Taufiqurrahman Ruki mendatangi rumah Jusuf Kalla. Kedatangan kedua orang tersebut untuk memastikan kesediaan Jusuf Kalla mengikuti jalannya konvensi. Kedatangan tersebut merupakan yang ketiga kali.

Sebelumnya, pada tanggal 16 dan 22 Agustus lalu, komite sudah pernah mendatangi kediaman Jusuf Kalla untuk menanyakan hal yang sama. Sementara itu, ketika ditanya apa saja yang dibahas pada pertemuan malam ini, Jusuf Kalla masih enggan membeberkannya.

"Kami berbincang ke depannya apa, kemungkinannya apa," kata Jusuf Kalla singkat sembari masuk ke dalam rumah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com