Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK: Wamenkeu Anny Ratnawati Berperan Besar Golkan Proyek Hambalang

Kompas.com - 23/08/2013, 10:05 WIB
Suhartono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil audit investigasi tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (23/8/2013). Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, dari sumber di BPK, hasil audit tahap II menunjukkan peranan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Ani Ratnawati yang sangat dominan untuk mengegolkan dana dalam proyek tersebut.

Padahal, status lahan proyek untuk pusat olahraga nasional itu masih bermasalah sehingga belum dilanjutkan.

"Peranan Ani Ratnawati sangat dominan dalam proyek senilai lebih dari Rp 2,5 triliun tersebut. Bukan hanya saat menjadi Wakil Menteri Keuangan saja, tetapi juga saat menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan," ujar sumber Kompas di BPK, Jumat pagi.

Menurut dia, peranan guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), yang membimbing Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meraih gelar doktor pertanian IPB tersebut, selain menambah nilai dan volume proyek Hambalang, juga mengubah jangka waktu proyek yang semula tahun tunggal menjadi tahun jamak atau multiyears.

"Dengan perubahan itu, proyek Hambalang yang semula miliaran rupiah berubah menjadi triliunan rupiah. Proyek ini juga menjadi proyek dengan skala yang besar dari sebelumnya proyek kecil senilai ratusan miliar saja," katanya.

Memperpanjang usia proyek yang semula satu tahun menjadi beberapa tahun juga dilakukan Wamen dengan merevisi peraturan Menteri Keuangan. "Namun, proyeknya sudah dijalankan, dan peraturan Menkeu-nya baru diubah belakangan. Jadi, peraturannya mengikuti proyek yang sudah ada," jelas sumber itu.

Dari laporan audit BPK, yang didapat Kompas, Jumat tengah malam, nama Ani Ratnawati disingkat dengan inisial AR.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri membenarkan laporan audit akan diserahkan kepada DPR hari ini. Namun, saat ditanya soal peran Ani Ratnawati, Hasan Bisri menampik sambil tertawa.

"Hehehe, BPK belum menyerahkan, nanti saja ya kalau laporannya sudah diterima DPR," ujarnya.

Rencananya, Ketua BPK Hadi Purnomo bersama anggota BPK Ali Masykur Musa akan menyerahkan laporan audit tersebut ke DPR pada pukul 10.00 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com