Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amankan Lapas, BIN Sarankan Libatkan Polisi dan TNI

Kompas.com - 19/08/2013, 16:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menilai masalah utama di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan bukan karena kelebihan kapasitas, melainkan sistem keamanan. Untuk itu, ia berharap sistem keamanan di lapas/rutan benar-benar diperkuat.

Marciano berharap Kementerian Hukum dan HAM bersinergi dengan Kepolisian untuk menata pengamanan di lapas. Bahkan, jika diperlukan, ia menyarankan meminta bantuan TNI. Penguatan pengamanan itu bukan hanya di tempat yang baru terjadi masalah, namun di seluruh lapas/rutan.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Menteri Hukum dan HAM (kanan) Amir Syamsuddin bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana


"Yang menjadi sorotan bukan kelebihan kapasitasnya, tapi penguatan sistem pengamanan yang harus dioptimalkan. Kalau tidak, ini akan terus berlanjut, berlanjut, dan berlanjut," kata Marciano di Jakarta, Senin ( 19/8/2013 ).

Selain itu, Marciano menyarankan, kementerian melakukan seleksi yang ketat untuk memindahkan napi dari satu lapas ke lapas lain. Jika pemilihan lapas tidak tepat, lanjutnya, maka akan menjadi masalah baru.

"Saya minta tidak hanya dari BIN, tetapi media dan masyarakat juga mendorong untuk mengkonkretkan (peningkatan pengamanan). Kita harus mengaku mereka (Kemenkum dan HAM) memang punya kendala yang tidak bisa diselesaikan dalam sesaat," kata Marciano.

Seperti diberitakan, kerusuhan di lapas kembali terulang. Terakhir, kerusuhan terjadi di Lapas Labuhan Ruku, Batu Bara, Sumatera Utara. Mereka menyerang petugas dan membakar gedung. Dari 30 napi yang melarikan diri, 18 diantaranya telah ditangkap.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, dan Rutan Klas II A Batam. Pihak Kemenkum dan HAM beralasan banyak kendala selama ini seperti kelebihan kapasitas napi dan kekurangan petugas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com