Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Open House", Presiden Tak Salami Semua Tunanetra

Kompas.com - 08/08/2013, 19:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — "Saya mau salaman sama Pak Presiden," ucap Yunus (42) saat ditemui di Gedung Sekretariat Kabinet yang berada di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (8/8/2013) sore.

Yunus adalah seorang tunanetra. Ia datang bersama 11 rekannya yang juga tunanetra untuk bersilaturahim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga di hari raya Idul Fitri 1434 H.

Dari rumah mereka di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan, mereka dan ratusan penyandang  tunanetra lain terlebih dulu berkumpul di Monas. Dari sana, mereka dibawa dengan belasan bus ke Gedung Setkab.

Bukan hanya penyandang tunanetra, ada juga ribuan warga Jakarta dan kota sekitar yang datang untuk bersilaturahim. Siapa cepat datang, bisa bersalaman dengan keluarga RI 1. Pasalnya, Sekretariat Negara hanya menyediakan 5.000 kupon.

Jika semua warga yang datang lebih dulu bisa mengantre untuk bersalaman dengan Presiden, tidak bagi para tunanetra. Saat tiba, mereka dikumpulkan di lobi Gedung Setkab. Hanya belasan orang yang bisa masuk kediaman Presiden dan bersalaman dengan keluarga SBY.

Mereka yang bisa masuk Istana Negara disebut sebagai perwakilan. Mereka harus dituntun petugas Dinas Sosial untuk bertemu Presiden sekitar pukul 15.30 WIB. Ratusan tunanetra lain hanya lesehan di lantai lobi Setkab.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Kompas.com menanyakan kepada Yunus dan rekannya lain apakah tahu bahwa hanya perwakilan yang diizinkan masuk ke Istana Negara? Mereka mengaku belum tahu. Rombongan dari daerah lain ada yang sudah mendapat informasi itu.

"Kalau enggak bisa ketemu, ya sudah, enggak kecewa. Sudah takdir," kata Yunus.

Sebenarnya, ketika Idul Fitri tahun 2012 , Yunus dan rekannya lain juga datang ke Istana. Namun, ketika itu mereka tidak bisa bertemu Presiden. Saat pulang, para pemijat tunanetra itu mengaku diberi uang Rp 200.000. Tahun lalu, katanya Pak SBY titip salam saja, ucap Yunus.

Para tunanetra itu lalu dibawa kembali ke Monas setelah perwakilan mereka selesai bersilaturahim. Dua orang tunanetra sempat kehilangan anak mereka yang menjadi pendamping. Pasalnya, ketika dikumpulkan di Gedung Setkab, mereka dipisahkan dengan pendamping. Keduanya hanya berharap bantuan orang lain untuk mencari. Akhirnya keduanya ditemukan.

Berapa sebenarnya jumlah tunanetra yang hadir? Sayangnya, meski hanya sekadar data jumlah tunanetra, salah satu pegawai Setneg yang mengoordinasi tunanetra tak mau mengungkapkannya. "Tanya pimpinan saya saja," ucap dia.

Ketika dikonfirmasi mengapa tidak semua tunanetra bisa bertemu keluarga Presiden, pihak Setneg beralasan mereka terlalu banyak. Di sana (Setkab) disediakan tempat. "Kan kasihan mereka tertatih-tatih di jalan, enggak manusiawi," kata Kepala Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan DJ Nachrowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com