Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Terorisme, Pemerintah Harus Aktif Selesaikan Konflik Myanmar

Kompas.com - 06/08/2013, 00:50 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia disarankan lebih berperan aktif untuk menyelesaikan konflik antaragama di Myanmar.

Hal itu juga untuk meredam kebencian kelompok radikal terhadap minoritas yang dapat berujung aksi terorisme.

"Indonesia yang kebijakan politiknya bebas aktif, ternyata pemerintahnya tidak cukup bersuara di ASEAN. Jadi Pemerintah Indonesia harus mulai bersikap lebih," kata pengamat masalah terorisme, Nurhuda Ismail, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2013).

Nurhuda menduga, wihara yang adalah tempat beribadah umat Buddha dijadikan target peledakan tak lepas dari kondisi yang terjadi di Myanmar.

Dalam konflik sektarian di Myanmar, sebagian umat Buddha negeri itu merupakan kelompok yang membantai umat Muslim Rohingya.

"(Kelompok teror) terinspirasi dari internet, terutama dari YouTube yang membuat mereka ingin menyerang karena umat Islam di Myanmar dibantai umat Buddha," katanya.

Sebelumnya, saat mengunjungi Vihara Ekayana pada Senin pagi, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan Pemerintah Indonesia telah berupaya maksimal agar konflik antarwarga mayoritas Buddha dan etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar bisa dihentikan.

"Pemerintah Indonesia sudah berupaya sebatas tata kehidupan internasional dengan meminta Pemerintah Myanmar untuk memperhatikan betul konflik agama di sana. Saya yakin umat Buddha Indonesia telah melakukan hal yang sama," ucapnya.

Seperti telah diberitakan, dua paket berisi diduga bom yang ditaruh di Vihara Ekayana pada Minggu (5/8/2013) malam sekitar pukul 19.00 WIB, meledak di akhir prosesi kebaktian.

Di salah satu paket bungkusan bom terdapat secarik kertas yang berisi "Kami Menjawab Jeritan Rohingya".

Diduga, pelaku peledakan adalah kelompok radikal Indonesia yang ingin menunjukkan solidaritas mereka terhadap etnis Rohingya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com