Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Politik, Senjata atau Kambing Hitam?

Kompas.com - 29/07/2013, 10:46 WIB
Marcellus Hernowo

Penulis


KOMPAS.com - Selama dua hari berturut- turut, Rabu dan Kamis pertengahan Juli lalu, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy mengirim pernyataan kepada sejumlah wartawan tentang survei politik. Isinya, antara lain, usul akreditasi terhadap lembaga survei agar akuntabilitas kerja mereka dapat dipertanggungjawabkan. Romy, biasa dia dipanggil, juga berharap ada survei atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap survei.

Pernyataan Romy itu berdekatan dengan rilis sejumlah lembaga survei tentang pemilu. Selasa (16/7), Lembaga Survei Nasional (LSN) menyatakan, jika pemilu diadakan pada hari itu, Partai Golkar dan PDI-P bersaing menjadi pemenang, sedangkan PPP mendapat suara 4,3 persen. Rilis hasil survei keesokan harinya, Pusat Data Bersatu (PDB) juga menyatakan PDI-P dan Golkar bersaing jadi pemenang jika pemilu digelar pada hari itu. Namun, PPP hanya meraih 2,31 persen suara.

Dalam politik Indonesia saat ini, rilis seperti yang dilakukan LSN dan PDB bukan hal yang baru. Hasil prediksi seperti yang dibangun lewat sejumlah survei tidak sepenuhnya sesuai kenyataan. Misalnya, menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012, sejumlah lembaga survei menyatakan pilkada akan berlangsung satu putaran dengan pemenang pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Namun, pilkada ternyata berlangsung dua putaran dan dimenangi Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, kasus ”melesetnya” survei seperti di Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak terlalu memengaruhi popularitas survei dalam praktik politik saat ini. Hampir semua parpol tetap menjadikan hasil survei sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan, seperti saat menentukan calon dalam pilkada. Calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, beberapa kali menyebut survei saat menyatakan target perolehan tingkat elektabilitas dan popularitas dalam waktu tertentu.

Partai Demokrat bahkan menyatakan pemenang konvensi pemilihan calon presiden yang mereka usung di Pemilu 2014 akan ditentukan hasil survei. Artinya, penilaian survei telah mengalahkan hal-hal seperti rekam jejak, kesamaan ideologi, serta garis perjuangan antara calon yang akan diusung dan Partai Demokrat.

Anjloknya elektabilitas, menurut hasil survei, juga banyak disebut kader Demokrat sepanjang tahun 2011 hingga awal 2013 ketika mereka bicara tentang pentingnya penyelamatan partai. Salah satu ”bentuk” penyelamatan itu adalah berhentinya Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum dan digantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Akhirnya, hasil survei memang dapat menentukan nasib politisi di Indonesia. Akibatnya, tidak mengherankan jika ada politisi yang kebakaran jenggot lalu menuding sana-sini saat dirinya atau partainya dinilai buruk oleh survei. Sebaliknya, jangan kaget jika ada politisi yang tiba-tiba terlihat percaya diri karena menurut hasil survei dipersepsikan baik oleh publik meski karyanya belum terasa. Survei menjadi senjata atau kambing hitam?

Direktur Eksekutif Cirus Surveyor Group Andrinof Chaniago menuturkan, survei memang dapat dipakai menggiring opini. Bahkan, caranya dapat dengan ”membiaskan” data. ”Misalnya dengan mengatakan, menurut survei, capres A akan ada di urutan satu jika berpasangan dengan Z. Padahal, belum tentu ini karena A hebat, siapa tahu justru Z yang hebat. Pasalnya, saat capres B dipasangkan dengan Z, ternyata juga menjadi di urutan satu,” ujar Andrinof.

Dengan pertimbangan itu, Andrinof yang juga mantan Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia setuju perlu ada pihak independen untuk memberikan penilaian secara obyektif terhadap sejumlah survei. (M HERNOWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com