Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Percepat Pergantian Kapolri

Kompas.com - 24/07/2013, 18:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan untuk melakukan pergantian kepala Polri dalam waktu dekat. Faktor utama perlu dilakukan pergantian, yakni buruknya kinerja kepolisian selama dipimpin Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Harapan itu disampaikan pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi, Rabu (24/7/2013), ketika dimintai tanggapan adanya rencana pergantian Kapolri bersamaan pergantian Panglima TNI.

Bambang mengatakan, wibawa Kepolisian di mata publik terus berkurang menyusul banyaknya konflik horizontal, kekerasan, dan kejahatan di tengah masyarakat. Publik melihat kepolisian lebih banyak sebagai pemukul. Disiplin di internal juga lemah.

Jadi, menurut Bambang, percepatan pergantian Kapolri bukan hanya untuk persiapan Pemilu 2014 seperti yang disampaikan Presiden. "Tidak salah diganti," kata pengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu.

Dengan demikian, Bambang menilai masa jabatan Timur tidak layak untuk diperpanjang menjadi Kapolri setelah memasuki masa pensiun nanti. Jika ternyata Presiden memilih memperpanjang masa tugas Timur, Bambang menilai Presiden hanya mempertimbangkan loyalitas Timur, bukan prestasi.

Jika memang dilakukan pergantian, Bambang berharap Presiden tidak salah kembali memilih Kapolri selanjutnya. Presiden harus memilih perwira tinggi berdasarkan kualitas, bukan karena pertimbangan politik.

Ia berpendapat tidak masalah jika Presiden mengulangi situasi ketika memilih Timur. Saat itu, Timur diorbitkan menjadi Kapolri ketika masih menjabat Kepala Polda Metro Jaya dengan pangkat bintang dua.

"Tapi prestasi jadi ukurannya. Boleh jenderal bintang dua, tapi bukan karena ada sesuatu. Kalau bintang dua punya reputasi yang bagus, yah enggak masalah dinaikkan," kata Bambang.

Dari seluruh calon yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden, adakah yang berkualitas? "Belum kelihatan yang prestasinya menonjol. Tapi pasti ada yang lebih baik. Stoknya segitu, yah diambil saja," jawab Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com