Usut Pantura, KPK Tunggu Hasil Audit BPK

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya baru dapat mulai mengusut pembangunan jalan itu jika sudah ada audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Yang khusus pantura, ini harus diaudit dulu, BPK dulu. Kalau audit disampaikan ke KPK, tentu KPK akan lakukan penelusuran," kata Johan di Jakarta, Senin (22/7/2013).

Menurut Johan, sejauh ini KPK belum berinisiatif meminta BPK untuk mengaudit proyek pembangunan jalan pantura tersebut. Johan mengungkapkan, data seputar pantura yang diperoleh KPK baru sekadar informasi dari masyarakat yang belum cukup untuk dijadikan suatu alat bukti.

"Jadi sebenarnya KPK bukan menyelidiki atau mengaji pantura ya. Yang dilakukan KPK itu tahun 2010 adalah memberikan semacam media bagi warga untuk menyampaikan progres pembangunan jalan nasional," ungkapnya.

Media bagi warga tersebut dibentuk KPK melalui program Indonesia Memantau Jalan. Dari program yang berlangsung sejak 2010 itu, KPK memperoleh informasi masyarakat mengenai proses pembangunan jalan, termasuk jalur pantura.

"Dalam program itu disebut panjang jalannya berapa, nilai proyeknya berapa, apakah sesuai yang di lapangan atau tidak, masyarakat bisa berikan informasi termasuk pantura itu. Belum ada penyelidikan khusus pantura," ujar Johan.

Sayangnya, program Indonesia Memantau Jalan itu tidak berjalan efektif, alias mandek. Secara terpisah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya tengah melakukan audit terkait proyek pantura. Saat ini, kata dia, pengumpulan data dan pemetaan jalan sedang dilakukan.

"Bagaimana kok sampai setiap tahunnya ada perbaikan," kata Hadi.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan perlunya pembangunan jalan karena setiap meter dari jalan nasional memerlukan penanganan setiap tahunnya. Ada pemeliharaan rutin, termasuk rekonstruksi dan penambalan lubang.