Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi Jangan Terlalu Bermimpi Jadi Presiden"

Kompas.com - 22/07/2013, 08:52 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai jawara calon presiden tak serta-merta memuluskan jalan Jokowi menuju pertarungan Pemilihan Presiden 2014. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai, Jokowi harus berhitung.

"Sekarang jangan bermimpi dulu. Jangan terlalu mimpi dulu mau jadi presiden karena ada syarat yang harus dipenuhi," kata Arbi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (21/7/2013).

Ia mengungkapkan, elektabilitas bukan satu-satunya elemen yang memuluskan jalan seseorang menjadi kandidat presiden. Ada faktor lain yang menentukan dan harus dipenuhi, di antaranya, dukungan partai dan dukungan elite. PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung pun, enggan merespons lebih jauh mengenai kesempatan Jokowi nyapres pada 2014.

"Walaupun dia punya elektabilitas 100 persen, kalau tidak ada dukungan partai, masyarakat, elite, dan bukti kemampuannya, seberapa pun hebatnya dia tidak bisa," kata Arbi.

Meski demikian, kegiatan blusukan yang identik dengan Jokowi harus terus dilakukan. Menurutnya, hobi blusukan Jokowi itu menunjukkan tak adanya jarak antara pemimpin dan rakyat. Walau ada yang menudingnya sebagai pencitraan, menurut Arbi, saat ini pemimpin yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang mau dekat dengan masyarakatnya. Masyarakat tak lagi melihat program, tetapi melihat ketokohan.

"Tidak ada yang salah dengan blusukan. Berarti, dia bukan pemimpin yang sekadar di balik meja," kata Arbi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com