Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Rusli, KPK Geledah 6 Rumah di Pekanbaru

Kompas.com - 10/07/2013, 19:05 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di enam rumah di Pekanbaru, Riau, terkait kasus dugaan suap peraturan daerah Pekan Olahraga Nasional (PON) dan korupsi kehutanan yang menjerat Gubernur Riau Rusli Zainal, Rabu (10/7/2013). Penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari barang bukti tambahan terkait kepentingan penyidikan.

"Penggeledahan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga sekarang masih berlangsung," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Menurutnya, keenam lokasi penggeledahan adalah di sebuah rumah di Jalan Kapau Sari RT 05/05 Tangkerang Timur, Pekanbaru, rumah di Jalan Tambelan Nomor 6 dan Nomor 8, RT 02/03, Kelurahan Simpang Empat, Pekanbaru, rumah di Jalan Diponegoro IX atau Petal Bumi IX, RT 02/02 Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Pekanbaru, rumah di Jalan Sultan Syarif Qasim Nomor 47, Pesisir, Lima Puluh, Pekanbaru, rumah di Jalan Sutan Syahrif Qasim, Gang Selamat, RT 03/05 Nomor 1, Pasir, Lima Puluh, Pekanbaru, serta rumah di Jalan Thamrin Ujung atau Jalan Cemara Ujung, RT 04/02 Nomor 130, Kecamatan Sail, Pekanbaru.

Hanya, Johan mengaku belum tahu siapa pemilik rumah yang digeledah KPK tersebut. "Tidak dijelaskan rumah siapa," katanya.

Sebelumnya, KPK menggeledah tiga tempat terkait penyidikan kasus Rusli ini. Ketiga tempat itu adalah kantor perwakilan Riau di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 107 Jakarta Timur; rumah atas nama M Akil di Jalan Purwakarta Nomor 29, Jakarta Pusat; serta di sebuah rumah atas nama Rahman Akil di Jalan Alam Segar 1 Nomor 9 Jakarta Selatan. Diduga, M Akil dan Rahman Akil adalah ayah dan anak yang dekat dengan Rusli.

Dari penggeledahan di tiga tempat ini, KPK menyita tiga mobil dan satu unit apartemen di kawasan Permata Hijau, Jakarta. Belakangan, penyitaan apartemen ini dibatalkan karena diketahui bahwa apartemen tersebut hanya disewa oleh istri Rusli.

KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 soal PON Riau. Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan perda itu. Terkait pembahasan perda yang sama, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau.

Selain itu, KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, dari 2001 sampai 2006.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

    Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

    Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

    Nasional
    Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

    Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

    GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

    Nasional
    Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

    Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

    Nasional
    Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

    Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

    Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

    Nasional
    PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

    PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

    Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

    Nasional
    Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

    Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

    Nasional
    Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

    Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

    Nasional
    Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

    Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

    Nasional
    PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

    PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

    Nasional
    Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

    Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

    Nasional
    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com