Golkar Sindir Fraksi Pendukung Revisi RUU Pilpres

Contohnya, Fraksi Golkar menuding fraksi-fraksi yang mendukung adanya revisi hanya memikirkan kepentingan calon presidennya masing-masing. Golkar sendiri menolak adanya revisi itu karena UU Pilpres dianggap sudah memadai untuk kembali dipakai dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Pembahasan RUU Pilpres ini lama karena banyak partai yang menolak bukan lagi karena alasan sosiologis, tapi semua sudah memikirkan alasan kepentingan capresnya masing-masing," ujar anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar, Taufik Hidayat, dalam rapat pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2013).

Taufik pun menyindir pencalonan Wiranto sebagai capres dari Partai Hanura. Golkar telah memprediksi pencalonan Wiranto, yang juga mantan kader, pada Pemilu 2009 dan 2014. Golkar, tambahnya, pesimistis pencalonan Wiranto akan membawa nasib yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di dalam rapat pleno Baleg, Hanura menyatakan dukungannya agar UU Pilpres direvisi karena persoalan presidential treshold (PT) tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sindiran Taufik ini langsung disambut oleh anggota Baleg dari Fraksi Partai Hanura, Jamal Aziz Oskadon.

"Ah, itu kan metromininya sudah beda bahan bakar," seloroh Jamal.

Candaan Jamal ini bisa saja menggambarkan suntikan baru Hanura setelah diperkuat pengusaha media Hary Tanoesoedibjo yang kemudian dijadikan cawapres bagi Wiranto. Selain Hanura, Partai Gerindra, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, juga mendukung revisi UU Pilpres, terutama soal adanya PT.

Hal serupa juga ditunjukkan Partai Persatuan Pembangunan yang hingga kini belum memiliki capres yang akan diusungnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung revisi untuk hal-hal di luar PT. PKS tak mempermasalahkan PT 20 persen kursi di parlemen untuk mengusung pasangan capres dan cawapres.

Menurut Taufik, pembahasan RUU Pilpres ini melelahkan karena tidak juga menemukan kesepakatan. Ia melihat jika terus ditunda, tetap saja sikap fraksi tidak akan berubah. "Makanya, saya usul silakan partai-partai yang protes soal PT ini berjuang dengan cara lain di luar Baleg. Gunakan cara di luar perubahan UU yang kita bahas. Kalau itu bisa ditempuh, saya kira proses legislasi bisa disesuaikan, bukan kami yang dipaksakan," ujar Taufik.