Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika "Dibuang" PDI-P, Demokrat Siap Tampung Jokowi

Kompas.com - 09/07/2013, 11:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan bahwa konvensi calon presiden Partai Demokrat terbuka untuk semua figur potensial. Ia juga menilai bahwa konvensi ini juga bisa menjadi panggung bagi tokoh-tokoh yang terbuang dan tergusur di partai asalnya.

"(Kandidat) Yang diumumkan Demokrat adalah yang diinginkan oleh publik. Ini siasat supaya kader bangsa yang terbuang dan tergusur bisa tampil di konvensi," kata Pohan, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

"Pak Jokowi juga bisa, asalkan tidak dipakai oleh PDI Perjuangan, dan dia bersedia," lanjutnya kemudian.

Pohan mencontohkan, tokoh yang kemungkinan besar ikut dalam konvensi adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Ia tak menutup kemungkinan ada tokoh lain yang akan diseleksi oleh tujuh anggota komite konvensi.

Selain itu, menurutnya, konvensi ini merupakan terobosan luar biasa yang dilakukan oleh partainya. Ia mengklaim belum ada partai politik lain yang melakukan terobosan serupa sampai saat ini.

Anggota Komisi I DPR ini menyampaikan, komite konvensi akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat pada awal Juli 2013. Sedangkan tokoh-tokoh yang akan dijaring oleh komite konvensi bakal diketahui sekitar akhir Juli atau awal Agustus 2013.

Menurut Pohan, hasil konvensi akan sangat kredibel dan berbanding lurus dengan keinginan rakyat terkait calon presiden yang diharapkan. Karena 70 persen proporsi penilaian akan ditentukan oleh survei publik, sementara dari internal Demokrat hanya memiliki bobot penilaian 30 persen.

"Itu semua, ketua umum, ketua DPP, DPC, dan semua, bobotnya (penilaian) cuma 30 persen, sisanya diserahkan ke rakyat," ujarnya.

Minggu (7/7/2013) lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan tujuh aturan pokok konvensi. Konvensi dilaksanakan oleh Demokrat untuk menjaring calon presiden pada 2014 nanti.

Dari tujuh aturan pokok dalam konvensi Partai Demokrat, di antaranya adalah konvensi digelar semi-terbuka dengan penyelenggaranya adalah komite konvensi, peserta konvensi bisa berasal dari kader dan non-kader Partai Demokrat, dua tahap konvensi berlangsung selama delapan bulan, mulai September 2013 sampai April 2014, serta peserta konvensi atau kandidat tidak dipungut biaya. (baca: SBY Umumkan 7 Aturan Pokok Konvensi Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com