Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana BUMN ke Kongres Demokrat

Kompas.com - 08/07/2013, 11:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana badan usaha milik negara (BUMN) ke Kongres Partai Demokrat. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Ya betul (akan ditelusuri). Semua informasi kan ada temuan-temuan awal dari pemeriksaan pedahuluan. Dari situ, maka akan diklarifikasi dulu, lalu disimpulkan, maka kita coba cari bukti atas informasi tersebut," jawab Ketua KPK Abraham Samad di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013), ketika ditanyakan tentang dugaan keterlibatan direksi BUMN di Kongres Partai Demokrat.

Abraham mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menghimpun fakta dan bukti baru dari dugaan aliran dana ke pemenangan Anas di Kongres Demokrat. Saat ditanyakan jumlah BUMN yang tengah ditelusuri KPK, Abraham enggan menyebutkannya. Ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata atas informasi-informasi yang masuk. Abraham memastikan bahwa kasus Hambalang nantinya akan dibongkar secara utuh.

"Ini supaya bisa dibongkar secara utuh, tidak parsial, dan tidak menyisakan problem di kemudian hari," imbuh Abraham.

Dalam beberapa hari terakhir ini, KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung bernama Yogi.

Seusai diperiksa KPK beberapa hari lalu, Saan mengaku dicecar mengenai strategi pemenangan Anas dalam Kongres 2010. Dia juga ditanya mengenai teknis penyelenggaraan kongres di Bandung tersebut.

Sementara itu, Yogi mengakui ditanya mengenai acara Partai Demokrat di Hotel Aston. Yogi membenarkan Demokrat pernah menggelar acara di hotel tersebut beberapa waktu lalu. Diduga, Hotel Aston merupakan tempat dikumpulkannya para ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokat sebelum kongres berlangsung. Di sana, para ketua DPC diarahkan untuk memilih Anas.

Adapun dalam perkara Hambalang, Anas sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. KPK kini tengah menelusuri keterkaitan Anas yang lain dalam perkara Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com