Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hilangkan Citra Polisi yang Identik dengan Uang

Kompas.com - 01/07/2013, 13:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI merayakan hari jadinya yang ke-67, Senin (1/7/2013). Di hari jadi ini, tugas korps Bhayangkara masih menggunung. Salah satu pekerjaan rumah utama yang dinilai harus diselesaikan segera oleh Polri adalah menghilangkan citra polisi yang identik dengan uang. Polri harus hadir kembali sebagai pelayan penuh masyarakat di lapangan.

"Polri harus bisa membuang jauh kesan yang salah di sebagian masyarakat bahwa kalau berurusan dengan Polri itu identik dengan uang. Kesan yang ada hilang kambing lapor kepada polisi malah hilang sapi. Ini yang harus dikikis," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Martin menuturkan Polri ke depan harus mereformasi dirinya dengan paradigma baru yakni polisi yang hadir sebagai alat penegakan hukum dan juga alat untuk menjaga keamanan masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, lanjutnya, Polri harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan bukan alat kekuasaan.

"Bagaimana membuat Polri disayangi, dan dirindukan rakyat dan bukan dihindari rakyat itulah yang penting harus dilakukan Polri ke depan," kata Martin.

Berantas suap

Lebih lanjut, Martin juga menyoroti masalah seleksi penerimaan calon polisi, kenaikan pangkat, hingga mutasi di lingkungan internal Polri yang sarat akan praktik suap. Hal tersebut harus segera diberantas untuk mengembalikan profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugasnya.

"Kalau sejak awal semuanya di kepolisian berurusan dengan uang, ya sudah otomatis anggota Polri itu pun di mana-mana akan mencari uang untuk membayar uang yang sudah dikeluarkannya," ucap Martin.

Dengan kondisi itu, lanjut Martin, membuat tugas aparat di kepolisian sudah menjadi ladang bisnis dan bukan lagi pengabdian. Alhasil, masyarakat yang akhirnya menjadi korban.

"Polri supaya baik, dari hulunya juga sudah harus bersih. Ke depan, tugas pemberantasan korupsi dan teroris ini perlu lebih sungguh-sungguh mendapat perhatian Polisi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com