Caleg Bermasalah di Posisi Teratas dalam DCS

“Mayoritas partai justru memberikan nomor urut satu. Komitmen pemberantasan korupsi partai politik sangat rendah,” ujar peneliti ICW Donal Fariz dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/6/2013).

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada 26 orang caleg di nomor urut 1. Sisanya yakni nomor urut dua sebanyak 6 orang, dan nomor urut 3 hingga nomor 6 masing-masing 2 orang. Sementara jika dilihat dari latar belakang para caleg bermasalah ini, masih didominasi oleh “wajah lama” yang sudah menjadi anggota DPR periode 2009-2014.

Di antara para pemain lama ini, caleg yang semangat anti korupsinya diragukan paling banyak berasal dari Komisi III. Padahal, Komisi III ini membidangi hukum dan politik. Komisi III juga memiliki mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Setidaknya ada 10 orang caleg yang sempat bermasalah yang duduk di Komisi III. Sisanya yakni Komisi X (5 orang), Komisi VIII (4 orang), Komisi I (3 orang), Komisi VI (3 orang), Komisi XI (3 orang), Komisi VII (2 orang), Komisi II (1 orang), Komisi IX (1 orang). Selain itu, Ketua DPR (1 orang) dan Wakil Ketua DPR (1 orang).

“Komitmen pemberantasan korupsi partai politik sangat buruk, karena caleg-caleg yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya justru mendapat “keistimewaan” karena mendapat nomor urut paling atas yakni sebanyak 26 orang,” ucap Donal.

Adapun, berikut ini daftar lengkap 36 caleg yang diragukan komitmen anti-koupsinya versi ICW:

Demokrat: 10 orang
1. Edhie Baskoro Yudhoyono
Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai oleh LPSK menghambat pemberantasan korupsi.

2. Mirwan Amir
Saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan menyebutkan peran yang bersangkutan sebagai "Ketua Besar" yang menerima uang dari proyek wisma atlet.

3. Jhonny Allen Marbun
Disebut oleh Abdul Hadi Jamal (tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga dan bandara Indonesia timur) menerima uang Rp 1 miliar dalam proyek yang sama.

4. Achsanul Qosasi
Melakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN.

5. Ignatius Mulyono
Membantu pengurusan sertifikat Hambalang atas permintaan Anas Urbaningrum.

6. Muhammad Nasir
Audit BPK menyebut nama Muhammad Nasir termaktub dalam akta kepemilikan PT Anugerah Nusantara.

7. Sutan Bhatoegana
Disebut oleh JPU menerima uang dalam kasus solar home system (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa Kosasih Abas.

8. Marzuki Alie
Pernah menyampaikan wacana pembubaran KPK. (Baca pula: Penyataan Kontroversial Marzuki Alie).

9. Max Sopacua
Disebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010), menerima uang dari proyek pengadaan alkes di Kemenkes sebesar 45 juta.