Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam

Kompas.com - 27/06/2013, 19:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku senang atas penandatanganan perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (bantuan hukum yang saling menguntungkan) antara Indonesia dan Vietnam. Dengan perjanjian itu, kedua negara bisa saling membantu dalam penegakan hukum.

"Kami menyadari baik Vietnam maupun Indonesia ingin kerja sama secara tulus untuk memerangi kejahatan dan tentu menegakkan keadilan, baik yang berlaku di kedua negara maupun kawasan ini," kata Presiden saat melakukan joint statement di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Jumpa pers digelar seusai pertemuan Presiden SBY dan Presiden Vietnam Truong Tan Sang melakukan pertemuan bilateral. Keduanya lalu melihat prosesi penandatanganan kerja sama di pelbagai bidang, salah satunya bidang hukum.

Kedua kepala negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, angka perdagangan kedua negara tahun 2011 mencapai 4,7 miliar dollar AS dan 4,8 miliar dollar AS pada tahun 2012. Kedua negara menargetkan angka perdagangan akan mencapai 5 miliar dollar AS tahun 2015.

"Bahkan, saya mengusulkan pada 2018 bisa ditingkatkan lagi dua kalinya menjadi 10 miliar dollar AS. Kita ingin lebih melaksanakan perdagangan langsung antar kedua negara," kata Presiden SBY.

Di bidang investasi, kedua kepala negara sepakat untuk melakukan investasi timbal balik. Kepada Presiden Vietnam, SBY mengatakan, banyak pengusaha Indonesia yang akan berinvestasi di Vietnam seperti di bidang infrastruktur dan energi.

Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata, keamanan, dan pertahanan. Kedua negara sepakat untuk berkoordinasi dalam patroli laut yang dilakukan militer masing-masing.

Dalam pertemuan bilateral, kedua presiden juga membicarakan masalah di Laut China Celatan. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara damai dan mematuhi hukum internasional tanpa ada ancaman dan kekerasan.

"Kami juga sepakat untuk saling mendukung dalam pencalonan di pelbagai posisi di PBB, antara lain saling mendukung keanggotaan di Dewan Keamanan PBB," ungkas Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com