Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Jokowi yang Bisa Kalahkan Prabowo

Kompas.com - 27/06/2013, 17:15 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo masih menjadi figur dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden. Hal itu tergambar dari survei sejumlah lembaga, termasuk yang dilakukan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia. Ketika responden diajukan pertanyaan, "Jika pemilihan Presiden diselenggarakan hari ini dengan tokoh-tokoh berikut sebagai calon, siapakah yang Anda pilih?", jawaban tertinggi jatuh pada Joko Widodo alias Jokowi.

Namun, jika nama Jokowi tak masuk dalam daftar kandidat, maka Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi jawaranya. Survei LIPI ini dilakukan pada 10-31 Mei 2013.

"Prabowo Subianto selalu unggul berhadapan dengan tokoh lain mana pun, kecuali jika Joko Widodo 'hadir'. Jokowi selalu berada di peringkat pertama," ujar Koordinator Survei Pusat Penelitian Politik LIPI, Wawan Ichwanuddin, di gedung Widya Graha LIPI , Kamis (27/6/2013).

Prabowo dipilih 14,2 persen responden. Kemudian disusul Aburizal Bakrie dengan 9,4 persen, disusul Megawati Soekarnoputri 9,3 persen. Elektabilitas tokoh di bawah Megawati yaitu Jusuf Kalla dengan 4,2 persen, Rhoma Irama 3,5 persen, Wiranto 3,4 persen, dan Mahfud MD 1,9 persen. Adapun Hatta Rajasa, Surya Paloh, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan 1,2 persen. Responden yang tidak menjawab yakni 22,9 persen.

"Prabowo Subianto dan Joko Widodo secara konsisten berada di peringkat atas daftar tokoh yang paling banyak dipilih oleh responden survei ini. Baik dalam daftar terbuka maupun dalam short list tokoh-tokoh potensial yang akan maju dalam Pilpres 2014," kata Wawan.

Sementara itu, peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan, tingginya angka responden yang tidak menjawab atau memilih menunjukkan miskinnya sosok capres yang potensial dan populer. Selain itu, menurut dia, Jokowi sebaiknya tidak usah terburu-buru dicalonkan sebagai presiden.

"Jokowi di Jakarta masih hitungan bulan. Apakah kita membiarkan dia jadi kandidat presiden? Kita buktikan dulu kemampuannya mengatasi transportasi publik, macet, banjir, dan sebagainya," kata Haris.

Selain itu, pilihan masyarakat terhadap calon presiden cenderung berubah-ubah. Hal ini karena nilai plus dan minus para capres menjadi pertimbangan pemilih. Belum ada capres yang dinilai benar-benar ideal dan mampu memimpin bangsa Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com