"Yang penting adalah pendampingan kepada TKI," kata Marzuki, di depan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, di Arab banyak TKI yang belum mengerti fungsi dari surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Padahal surat itu dikeluarkan oleh Kemenhuk dan HAM, dan diberikan kepada TKI melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sebagai surat legalitas untuk TKI ilegal.
Untuk itu, Marzuki meminta kementerian terkait melakukan sosialisasi SPLP kepada TKI. Karena masih banyak TKI yang belum mengerti, bahkan menganggap remeh manfaat surat tersebut.
"Tidak semua aturan di level pelaksanaan diinformasikan dengan benar. Nah, pendampingan pada TKI yang harus ditingkatkan, lindungi, dan tempatkan mereka sesuai aturan," ujarnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di KJRI. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung.
Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat konsulat diduga dipicu oleh frustrasi para pekerja karena lamanya pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di konsulat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.