Gamawan Jamin Pembagian Kartu BLSM Selesai 1 Juli

Kompas.com - 26/06/2013, 10:43 WIB

Indra Akuntono

Penulis

Lihat Foto

Warga berunjuk rasa menuntut pengawasan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2013). Pengunjuk rasa menilai BLSM yang disalurkan selama empat bulan tersebut rawan diselewengkan dan dikorupsi dan jadi konsumsi politik.(Warta Kota/Henry Lopulalan)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi optimistis pembagian Kartu Penjamin Sosial (KPS) akan berjalan lancar. Ia menjamin pada 1 Juli 2013 semua kartu telah sampai ke penerima dan bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari naiknya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Setiap hari terus bertambah (distribusi kartu) dan tuntas 1 Juli," kata Gamawan sesaat sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Ia menjelaskan, teknis dan strategi pembagian kartu diatur oleh PT Pos Indonesia setelah melakukan verifikasi data di lapangan dan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan pemerintah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Gamawan mengakui, ada calon penerima yang datanya berubah dan jumlahnya masih bergerak dan ada pula perubahan data calon penerima karena pindah alamat atau meninggal dunia. Slot calon penerima yang kosong akan diberikan untuk calon penerima yang baru.

Pembagian kartu pada penerima baru ini, kata Gamawan, memakan waktu sekitar satu bulan.

"Tidak bisa diselewengkan, kami beri sesuai data dan didampingi lurah setempat," ujarnya.

Pada akhir pekan lalu, pemerintah mengklaim telah mendistribusikan tujuh juta KPS melalui PT Pos Indonesia. KPS akan menyentuh seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan, yakni sebanyak 15,5 juta.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menjelaskan, kartu tersebut nantinya akan berguna untuk menebus BLSM sebagai kompensasi naiknya BBM bersubsidi.

Firman menuturkan, saat itu, ada 2.067 KPS yang dikembalikan karena calon penerima meninggal dunia dan berpindah alamat. Menurutnya, pendistribusian KPS didasari data yang akurat dan mekanisme verifikasi data oleh petugas di lapangan. Selain itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah Wakil Presiden juga memiliki data yang terus diperbarui dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan pemberiannya tepat sasaran.

Data tersebut juga digunakan untuk pembagian beras miskin. Pembagian KPS juga dijamin tak akan mundur karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pos Indonesia bekerja 24 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.