Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Dukung SBY Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia

Kompas.com - 25/06/2013, 13:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Siswono Yudhohusodo, menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait kebakaran hutan adalah langkah yang tepat. Pasalnya, Indonesia dianggap tetap bertanggung jawab menjaga dan melindungi kekayaan alamnya sehingga tidak merugikan negara lain.

"Kalau permintaan maaf itu sudah tepat karena bagaimanapun juga tanggung jawab penjaga lingkungan di Indonesia ya kita sendiri, apalagi ini sudah merugikan negara tetangga," ujar Siswono di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6/2013).

Siswono bahkan menyebutkan, jika ternyata ada perusahaan luar negeri yang terlibat dalam pembakaran, Indonesia tetap harus bertanggung jawab. Namun, Siswono mengingatkan agar pejabat pemerintah tidak asal berbicara soal tudingan penyebab kebakaran. Hal ini menyusul adanya pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya yang menyebut ada delapan perusahaan perkebunan yang terlibat pembakaran hutan untuk perluasan lahan.

"Bagi seorang pejabat pemerintah, begitu menyatakan siapa pelaku pembakaran itu memang tidak boleh sembarangan. Tidak bisa melempar begitu saja. Harus nyatakan nama perusahaan, lokasinya, dan sebagainya mungkin ini maksud Presiden (menegur)," kata Siswono.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia menyusul serbuan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Saya selaku Presiden RI meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia," kata Yudhoyono kemarin.

Presiden juga meminta agar seluruh pejabat negara tidak memberikan pernyataan semestinya. Ia memberi contoh pernyataan sejumlah pejabat terkait adanya perusahaan Malaysia dan Singapura yang melakukan pembakaran di Riau.

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebut ada delapan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Penyelidik dari Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan penyelidikan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com