Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS "Ngeri" Lihat Iklan Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 17/06/2013, 17:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menuding pemerintah tidak sensitif akan penderitaan yang tengah dihadapi rakyatnya ketika menaikkan harga BBM bersubsidi. Politisi PKS Fahri Hamzah bahkan mengaku "ngeri" dengan iklan sosialisasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dibuat pemerintah.

"Saya ngeri, bagaimana pemerintah membuat iklan untuk meyakinkan rakyat Indonesia seolah-olah ini kebijakan yang paling benar. Sembilan tahun berkuasa, subsidi ini salah sasaran enggak?" ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Fahri menuding pemerintah selama ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran, kata Fahri, akhirnya terpaksa ditimpakan kepada rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM bersubisidi. "Pemerintah ini tidak sensitif. Kebijakan pemerintah ini meskipun dikampanyekan di media massa, tidak ada satu pun yang membalik pandangan rakyat bahwa masyarakat terpaksa mengambil energi yang lebih mahal," ucap Fahri.

Anggota Komisi III DPR ini pun tak tanggung-tanggung menyebut pemerintah gagal dalam sektor energi. Fahri juga menganalogikan pemerintah menyuguhkan "orkestra yang fals" untuk rakyat.

"Di satu sisi kita bicara peningkatan APBN, tapi kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," kata Fahri. Dia juga mengatakan, PKS tegas menolak kenaikan harga BBM.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini pun meminta agar DPR segera mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas RUU APBN-P 2013 yang memuat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM. Di dalam rapat paripurna yang masih berlangsung, empat fraksi menolak mengesahkan rancangan tersebut. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, kelima fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujuinya. Mekanisme pengambilan keputusan hingga kini masih dirundingkan karena adanya dua perbedaan pandangan tersebut.

Seperti diberitakan, jika RAPBN-P 2013 ini disetujui, maka pemerintah akan langsung menaikkan harga BBM pekan depan. Harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, sementara solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500. Setelah BBM dinaikkan, maka pemerintah menggelontorkan dana kompensasi seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin selama lima bulan. Dana BLSM ini mencapai Rp 9,32 triliun untuk 15,5 juta warga miskin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com