Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlibat Suap, Menteri Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 12/06/2013, 21:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Koalisi Anti Mafia Hutan, Tama S Langkung, mengatakan, pihaknya telah memiliki 16 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dan suap sektor sumber daya alam (SDA) di tiga provinsi di Indonesia. Dari sejumlah nama yang telah dikantongi itu, tiga di antaranya merupakan menteri dan mantan menteri.

"Tercatat ada 16 aktor, di antaranya ada menteri dan mantan menteri sejumlah tiga orang," kata Tama di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Meskipun mengaku ada keterlibatan menteri pada kasus yang berpotensi menyebabkan kerugian negara di atas Rp 2 triliun tersebut, Tama masih enggan membongkar siapakah identitas menteri dan mantan menteri tersebut.

Menurutnya, dirinya terpaksa menjaga kerahasiaan data yang dimilikinya sebelum KPK mengumumkan langsung nama-nama itu ke publik. Selain menteri, Tama mengatakan, ada sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang juga turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi sektor SDA ini. Meski demikian, lagi-lagi dia enggan menyebutkan siapakah nama-nama pejabat dan pengusaha yang dimaksud.

Dia hanya membocorkan komposisi para pejabat dan pengusaha tersebut, yakni kepala daerah/mantan kepala daerah (lima orang), pejabat kementerian (satu orang), pejabat di lingkungan pemda (satu orang), dan direktur perusahaan (enam orang).

"Hari Jumat (14/6/2013) mendatang, kami akan laporkan kasus ini ke KPK," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Anti Mafia Hutan melakukan investigasi terhadap kasus dugaan korupsi dan suap di sektor SDA di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Tim investigasi yang dilakukan selama enam bulan pada 2012-2013 menemukan adanya lima kasus dugaan korupsi dan suap yang terjadi di ketiga provinsi tersebut.

"Yang pasti sejauh ini, bukti slip terima tercatat ada perbankan. Ada penerimaan ke beberapa pejabat negara," ungkapnya.

Berikut hasil investigasi Koalisi Anti Mafia Hutan dalam kasus dugaan korupsi dan suap di sektor SDA.
1. Laporan dugaan korupsi PT PN VII (cinta manis) di Sumatera Selatan senilai Rp 4.847.700.000
2. Dugaan korupsi pemberian IUPHHK-HTI di Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang senilai Rp 1.762.453.824.120
3. Dugaan gratifikasi proses penerbitan izin usaha pertambangan di Kota Samarinda senilai Rp 4.000.000.000
4. Dugaan korupsi alih fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Perkebunan Sawit di Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp 108.922.926.600
5. Dugaan korupsi penerbitan izin IUPHHK-HTI PT di Kalimantan Barat senilai Rp 51.553.374.200

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com