Lho, Kartu Raskin Kok Sudah Dibagikan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung mempertanyakan langkah pemerintah yang sudah membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang digunakan untuk mengambil beras miskin alias raskin. Padahal, dana kompensasi terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum disetujui dewan.

"Seharusnya, pemerintah itu, untuk program kompensasi kepada rakyat yang terkena dampak dari kenaikan BBM, itu dilakukan setelah dapat persetujuan dari dewan. Tentunya kalau sudah dilakukan, jadi pertanyaan dari mana sumber dana (kartu raskin) di APBN," ujar Pramono, di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2013).

Pramono mengaku tak tahu sumber dana pengadaan kartu tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah menunggu persetujuan dana kompensasi di DPR.

"Jangan kemudian nikahnya belum, tapi sudah buat baju untuk anak dan istri. Tidak eloklah," katanya.

Seperti diberitakan, pada tanggal 6 Juni lalu, pemerintah sudah membagikan KPS yang digunakan sebagai kartu identitas untuk penerima dana kompensasi. Pada tahap awal, kartu ini akan dipakai untuk mengambil beras miskin (raskin). Namun, tidak tertutup kemungkinan kartu itu bisa digunakan untuk program lainnya.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, ada atau tidaknya program perlindungan sosial, raskin tetap dibagikan kepada masyarakat. Sebab, dana raskin sudah dialokasikan lebih dulu.

Raskin merupakan salah satu program perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM. Pemerintah menaikkannya dari 12 kali per tahun menjadi 15 kali tahun ini. Tahun depan, terhitung sejak Januari 2014, jatah raskin yang sebelumnya 15 kilogram menjadi 20 kilogram. Selain itu, pemerintah mengalokasikan program senilai Rp 4-5 triliun ini untuk 15,5 juta rumah tangga miskin sasaran di seluruh Tanah Air.