Selidiki BLBI, KPK Minta Keterangan Laksamana Sukardi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi, Selasa (11/6/2013), terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Laksamana Sukardi dimintai keterangan terkait penyelidikan penerbitan SKL dalam menyelesaikan BLBI," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Adapun Laksamana diketahui sudah tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pagi tadi. Laksamana, yang mengenakan jaket hitam, terpantau wartawan saat tengah menunggu di lobi Gedung KPK.

KPK meminta keterangan Laksamana Sukardi karena dianggap tahu seputar mekanisme penerbitan SKL. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Laksamana Sukardi.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge. Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Terkait penyelidikan SKL ini, KPK sudah memeriksa Dorodjatun, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, serta mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta.