Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Elite Politik Sudah Nikmat...

Kompas.com - 30/05/2013, 17:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon Presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menilai pemerintahan berjalan tidak efisien. Pemerintahan daerah otonom dinilai terlalu banyak sehingga membebani pemerintah.

Prabowo membandingkan Indonesia dengan China dan India. China dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, kata dia, mempunyai 33 pemerintah daerah otonom. Dengan demikian, satu pemda untuk 42 juta jiwa. Adapun India dengan jumlah penduduk 1,2 miliar memiliki 35 pemda otonom atau 1 pemda untuk 34 juta jiwa.

"Indonesia, 502 pemerintah daerah otonom untuk 243 juta jiwa. Satu pemerintah daerah untuk setengah juta orang. Apakah ini efisien atau tidak? Saya kira tidak perlu seorang doktor untuk mengatakan sistem pemerintahan kita yang paling tidak efisien," kata Prabowo, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Prabowo saat itu berbicara dalam acara bedah buku karyanya berjudul Masa Depan Indonesia, Bunga Rampai Tantangan Bangsa yang digelar Asosiasi Dosen Indonesia dan Institute Madani Nusantara. Hadir ratusan orang dari kalangan akademisi.

Prabowo menyinggung adanya rencana penambahan 100 kabupaten/kota baru yang masih dibahas di DPR. Konsekuensi jika rencana itu terealisasi, yakni meski dibangunnya berbagai infrastruktur pemerintah.

"Kalau benar tambah 100 kabupaten, akan ada 100 kantor bupati, 100 gGedung DPRD, 100 rumah bupati, 100 rumah wakil bupati, 100 rumah sekda. Belum mobilnya," kata Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.

Prabowo lalu mengkritik sikap para pemimpin politik yang tidak mau mengubah sistem tersebut. "Elite politik sudah nikmat. Semua ingin jadi bupati, ketua DPRD, ketua ini, ketua itu. Ini yang mengakibatkan kita tidak produktif," ujar mantan Danjen Kopassus itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com