Cari Keadilan, Antasari Uji UU Kejaksaan ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mendaftarkan pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi.

Antasari yang merupakan pensiunan jaksa ini bersama Andi Syamsuddin Iskandar dan seorang advokat, Boyamin menguji UU Kejaksaan karena proses peradilan terhadap dirinya cacat prosedur karena tidak ada izin dari Jaksa Agung.

"Ada pemeriksaan polisi, penetapan tersangka bahkan sampai persidangan di Pengadilan Negeri (PN), tapi tanpa izin Kejaksaan Agung," kata salah satu pemohon, Boyamin, saat mendaftar di MK  Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Dia mengungkapkan, dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dalam proses pemeriksaan hingga pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa harus ada izin dari Jaksa Agung.

Bunyi lengkap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan: "Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung".

Boyamin mengatakan, pemberlakuan pasal ini bertentangan dengan prinsip nondiskriminatif dalam hukum karena telah membedakan antara warga negara dengan jaksa sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda di mata hukum.

"Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif antara warga negara dan jaksa ketika menghadapi proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip nondiskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945," kata Boyamin.

Selanjutnya, Boyamin mengatakan, para pemohon meminta MK untuk membatalkan pasal itu dalam petitumnya. "Kami meminta MK menyatakan pasal ini bertentangan dengan konstitusi," kata Bonyamin.