Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Mallarangeng: Saya Tidak "Digantung" KPK

Kompas.com - 19/04/2013, 02:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Kompleks Wisma Atlet Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng tidak merasa jika kasusnya "digantung" oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia pun mengatakan kini fokus menghadapi persoalan hukum yang juga menjerat kolega separtainya dulu, Anas Urbaningrum.

"Saya merasa biasa saja dan saya serahkan apa yang terjadi kepada KPK," kata Andi saat ditemui seusai menjadi pembicara diskusi Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia di Freedom Institute, Kamis (18/4/2013). Dia hanya melempar senyum ketika ditanya apakah akan menambah kuasa hukum seperti yang dilakukan Anas.

Sebelumnya, kuasa hukum Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution menyayangkan sikap KPK yang seolah menggantungkan kliennya. Hal itu menyusul belum diperiksanya Anas oleh penyidik KPK sampai saat ini. "Saya tidak ingin melihat di negara ini, ada orang ditetapkan tersangka lalu terkatung-katung. Kalau memang tidak ada bukti, tidak ada perkara, umumkan, supaya tidak terkatung-katung. Ini imbauan agar negara kita menghormati harkat dan martabat manusia," katanya.

Terpisah, saat dijumpai di Gedung KPK, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, membantah KPK "menggantung" kasus Hambalang yang menjerat Andi dan Anas itu. "Justru teman-teman tahu kalau KPK speed up. Hampir setiap hari KPK melakukan pemeriksaan. Tidak benar jika KPK menggantung nasib seseorang," kata Johan menanggapi pertanyaan wartawan menyusul pernyataan Adnan Buyung tersebut.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com