Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2013, 22:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai oposisi, Partai Gerindra tak akan terlibat dalam aksi yang dilakukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Partai Gerindra menganggap aksi pengulingan pemerintahan belum perlu dilakukan.

"Bagi Gerindra, demo besar-besaran belum perlu dilakukan sekarang. Masih harus menunggu momentum yang tepat. Gerindra tidak akan ikut-ikutan turun ke jalan," kata Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Minggu ( 24/3/2013 ).

Martin mengatakan, pihaknya akan turun ke jalan seperti aksi 1998 jika demokrasi tersendat. Saat ini, kata dia, demokrasi tetap berjalan. Berbagai kalangan seperti DPR, pers, mahasiswa, buruh, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen lain bebas mengeluarkan pendapat.

Hanya saja, Martin menilai kualitas demokrasi masih rendah. Demokrasi saat ini, kata dia, seolah-olah berjarak dengan kepentingan rakyat. "Meski demikian, Gerindra tetap menghormati hak warga untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk demo besok. Hanya saja, kita mengingatkan agar demo jangan sampai anarkis yang akhirnya merugikan kita semua," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, MKRI tetap akan memulai aksi pada Senin ( 25/3/2013 ). MKRI akan melakukan aksi serentak di 25 provinsi. Untuk di Jakarta, aksi akan dilakukan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pukul 11.00 WIB.

Aksi Senin besok merupakan deklarasi gerakan MKRI yang dipimpin Ratna Sarumpaet. Tujuan mereka, yakni menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono sebelum Pemilu 2014 . Setelah itu, mereka akan membentuk pemerintahan transisi dengan menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan pemerintahan sementara.

Selama transisi, mereka akan merubah peraturan perundang-undangan hingga menyiapkan pemilu. Akhirnya, terbentuk pemerintahan baru. Setelah deklarasi Senin besok, mereka menyebut akan menyosialisasikan gerakan tersebut ke masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Nasional
    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Nasional
    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Nasional
    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    Nasional
    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    Nasional
    Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

    Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

    Nasional
    Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

    Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

    Nasional
    2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

    2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

    Nasional
    Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

    Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

    Nasional
    KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

    KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

    Nasional
    Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

    Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

    Nasional
    90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

    90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

    Nasional
    Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

    Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

    Nasional
    KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

    KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

    Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com