Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Endriarto: Kini Jadi Bupati Butuh Dana hingga Rp 30 Miliar

Kompas.com - 23/03/2013, 01:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjadi seorang kepala daerah saat ini bukanlah hal yang murah. Bahkan, untuk menjadi seorang bupati saja, seorang calon bupati setidaknya perlu mengeluarkan dana antara Rp 20 hingga Rp 30 miliar agar dapat memenangkan proses pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat, Endriartono Sutarto, saat memberikan materi dalam diskusi publik bertajuk Penegakan Hukum vs Kepentingan Politik, Islam dan Militer, di Rumah Kebangsaan, Jumat (22/3/2013). Menurutnya, kondisi politik dalam pelaksanaan pesta demokrasi sangat berbeda jauh jika dibandingkan kondisi beberapa tahun yang lalu.

"Dulu, sekitar 7-10 tahun yang lalu, seorang calon bupati mungkin hanya perlu uang Rp 3 - Rp 4 miliar saja untuk dapat jadi seorang bupati. Tetapi sekarang, minimal dana yang perlu dikeluarkan bisa antara Rp 20 - Rp 30 miliar untuk posisi bupati saja. Bagaimana gubernur dan presiden?" katanya.

Mantan jenderal bintang empat ini mengungkapkan, diperlukannya dana yang tidak sedikit dalam setiap pagelaran pesta demokrasi akan berdampak pada kepemimpinan seorang bupati terpilih saat menjabat. Hal itu dikarenakan, jabatan bupati merupakan jabatan investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan terhadap si pemangku jabatan.

"Akibatnya setelah terpilih mereka yang sejak awal berpikiran jika jabatan itu adalah sebuah investasi akan berpikiran untuk mencari cara bagaimana mengembalikan nilai investasi tersebut. Tidak hanya investasinya saja, kecenderungan lain yaitu mereka berharap bunga dari investasi itu," ujarnya.

Endriartono mengungkapkan, segala upaya akan dilakukan guna mengembalikan investasi tersebut. "Cara yang biasanya dipakai yaitu dengan jalan memainkan anggaran sehingga invesatsi dapat cepat kembali," ungkapnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com