Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemulangan WNI di Sabah Tergantung Penyelesaian Konflik

Kompas.com - 15/03/2013, 02:15 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di tempat evakuasi di Sabah, Malaysia, menunggu penyelesaian konflik negeri jiran itu dengan Kerajaan Sulu. Para pengusaha perkebunan sawit yang mempekerjakan WNI tak berani mengambil risiko di tengah konflik sengketa wilayah tersebut.

"Kami masih menjaga WNI di sana (Sabah). Pemulangan mereka menunggu kabar Pemerintah Malaysia menyelesaikan masalah itu," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (14/3/2013). Pengusaha perkebunan sawit yang mempekerjakan WNI, ujar dia, memutuskan tak menggunakan WNI di lahan mereka selama konflik masih berlangsung.

Selama para pekerja WNI ini berada di tempat pengungsian, kata Tatang, segala keperluannya dipenuhi para pengusaha yang merekrut mereka. "Sampai ada kesepakatan damai Pemerintah Malaysia dan Kerajaan Sulu, " ujar dia.

Seluruh pekerja WNI di perkebunan sawit, menurut Tatang, sudah dapat diungsikan dari tempat kerja mereka. Meski terdampak dari sisi ekonomi, tak ada korban jiwa dari WNI akibat konflik ini. Dia pun mengatakan tak ada eksodus pekerja WNI meninggalkan Sabah melalui Tawau dan Nunukan.

Lalu lintas orang Indonesia di kedua pos perlintasan antarnegara itu, menurut Tatang, adalah aktivitas biasa, bukan pekerja perkebunan sawit. "Mereka banyak orang Indonesia, tidak ada paspor, tapi pakai kartu pas saja sudah bisa mondar-mandir. Tidak ada eksodus besar-besaran seperti yang diberitakan media," tegas dia.

Sebelumnya, pasukan Kerajaan Sulu menyergap sejumlah aparat kepolisian di Sabah, Malaysia, pekan lalu. Sejak saat itu, konflik bersenjata antara pasukan Sulu dengan Kepolisian Diraja Malaysia terus terjadi hingga menimbulkan korban di kedua belah pihak.

Diperkirakan ada sekitar 1.200 WNI yang tinggal di Sabah. Mereka sebagian besar adalah para pekerja di ladang sawit. Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Kota Kinabalu telah mengirim surat resmi kepada Ketua Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah, meminta jaminan keselamatan terhadap WNI/TKI.

KJRI juga sudah mengirimkan surat ke seluruh manajer ladang sawit di Sabah. Isi surat itu adalah meminta pihak manajemen menjaga keselamatan WNI/TKI dan membekali para WNI/TKI dengan dokumen perjalanan untuk keperluan keluar kebun sawit.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Sabah Berdarah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com