Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rebutan Hary Tanoe, Parpol Pentingkan Modal Finansial?

Kompas.com - 27/01/2013, 19:43 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widyoko mengatakan, menjelang Pemilu 2014 akan banyak celah untuk praktek korupsi. Partai politik, menurutnya, lebih mementingkan modal finansial ketimbang sosial dan integritas.

"Ada problem di politik kita, uang menjadi sangat penting. Kita harus dorong jangan praktik politik uang. Politik bukan cuma soal uang. Ada modal sosial," ujar Danang saat diskusi "Mengulas Dugaan Mengakarnya Budaya Kolusi di Lembaga Tinggi Negara" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2013).

Salah satu bukti kuat, kata Danang, ketika Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem. Begitu keluar, parpol lain menyambut dengan tangan terbuka jika Hary ingin bergabung.

"Contohnya Hary Tanoe, ketika keluar Nasdem, seperti Hanura, Golkar mengaku siap membuka, kalau aktivis yang memiliki kompetensi enggak ada yang menyambut. Kok, cuma Hary? berarti yang dilihat uangnya saja. Uang menjadi sangat penting," terangnya.

Seperti diberitakan, Hary Tanoesoedibjo mengundurkan diri dari Partai Nasional Demokrat. Hary mengaku ingin mempertahankan kepengurusan saat ini yang diisi orang muda. Mundurnya bos MNC Group itu dinilai banyak pihak akan mengurangi sumber dana Partai Nasdem.

Modal besar Hary Tanoe pun dinilai memikat sejumlah parpol. Partai Golkar dan Demokrat menyatakan terbuka jika Hary ingin bergabung. Bahkan Hanura menyatakan siap menggelar karpet merah untuk Hary.

Tidak hanya partai-partai berhaluan nasionalis, partai benapaskan Islam bahkan juga mulai ikut-ikutan menyatakan diri siap menampung Hary Tanoe, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB yang tengah terseok dalam berbagai survei ini bahkan sudah mengajak Hary Tanoe bergabung melalui pernyataan terbuka yang dibuat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan, Muhaimin mengatakan Hary Tanoe akan ditawari posisi dewan pakar di partai yang dipimpinnya itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com