Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Terganggu karena Banjir, Bambang Minta Maaf

Kompas.com - 17/01/2013, 13:18 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta, Kamis (17/1/2013), berimbas terhadap kegiatan pemberantasan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengakui, KPK tidak dapat bekerja optimal karena listrik di Gedung KPK, Jakarta, dipadamkan akibat banjir.

"Kami meminta maaf kepada masyarakat karena KPK tidak bisa bekerja optimal. Banjir menyebabkan listrik padam sehingga seluruh perangkat kerja tidak bisa digunakan," katanya.

Meskipun demikian, lanjut Bambang, kantor KPK selain yang berlokasi di Kuningan tetap bekerja. Demikian juga para petugas yang berkaitan dengan keamanan dan hal penting lainnya. "Di KPK Kuningan juga dilakukan koordinasi keamanan dan hal penting lainnya tetap berjalan," kata Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, genangan air sudah masuk ke sebagian gedung KPK. Rumah tahanan KPK yang berlokasi di basement gedung pun terendam air. Akibatnya, KPK memindahkan sementara para tahanan yang berada di sana ke sebuah ruangan di lantai 1 gedung KPK. Tahanan yang mendekam di rutan basement  KPK, antara lain, Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation Hartati Murdaya Poo dan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan hal senada. Menurut Johan, meskipun jadwal pemeriksaan saksi atau tersangka tetap dibuat, belum tentu jadwal tersebut bisa terlaksana. Pasalnya, kemungkinan para teperiksa sulit menjangkau gedung KPK lantaran akses menuju Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, terhambat genangan air.

"Kemungkinan pasti yang diperiksa tidak bisa datang karena kondisi jalan yang banjir," ujarnya.

Seperti diketahui, hujan deras sejak semalam menyebabkan sebagian wilayah Jakarta terendam banjir. Sebagian ruas Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, terendam banjir. Transportasi pun terhenti sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Nasional
    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Nasional
    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Nasional
    Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Nasional
    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Nasional
    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Nasional
    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasional
    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Nasional
    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Nasional
    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Nasional
    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

    Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

    Nasional
    KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com