Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Peras BUMN, PDI-P Klarifikasi Sumaryoto

Kompas.com - 06/11/2012, 15:58 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya menindaklanjuti laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait oknum anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Salah satu anggota DPR yang dilaporkan Dahlan berinisial S, asal Fraksi PDI Perjuangan. BK telah mengkonfirmasi bahwa S yang dimaksud adalah Sumaryoto.

Pada Selasa (6/11/2012) sore, Sumaryoto tampak mendatangi Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. "Dia (Sumaryoto) sore ini saya panggil, juga dipanggil Ibu Ketua," kata Tjahjo, di Kantor DPP PDI Perjuangan.

Ia mengatakan, pemanggilan Sumaryoto ini untuk mengklarifikasi pernyataan Dahlan Iskan. Sumaryoto juga akan diminta memberikan penjelasan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Sumaryoto, saat tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan, menampik kedatangannya terkait laporan Dahlan Iskan. Ia disebut melakukan pemerasan terhadap PT Merpati Nusantara Airlines. 

"Saya ke sini mau lapor, itu saja. Tidak ada yang lain," kata Sumaryoto.

Ketika dicecar soal dugaan pemerasan BUMN, Sumaryoto enggan menjawabnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya, Warsito Sanyoto. "Kalau mau lengkapnya, hubungi pengacara saya saja. Ini nomornya, silakan dihubungi," katanya, sambil memberikan nomor telepon kuasa hukumnya kepada wartawan.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Sumaryoto, Warsito Sanyoto, dalam jumpa pers, siang ini, mengatakan, bahwa kliennya merasa difitnah. "Saya telah mengecek kepada Sumaryoto, pada dasarnya Beliau menolak keras dengan mengatakan tidak benar," kata Warsito.

Warsito mengatakan, kliennya tidak pernah menagih fee kepada Direktur Utama PT MNA Rudy Setyupurnomo maupun Direksi PT MNA lainnya. Tidak benar juga, kata dia, Direksi PT MNA yang lama menjanjikan sesuatu kepada kliennya.

Warsito mengaku sudah mengkonfrontasi kliennya dengan mantan Direktur Utama PT MNA, Sandjono Jhoni. "Jhoni membantah ada pemerasan, apalagi penyerahan uang. Sama sekali tidak ada," ucapnya.

Warsito menambahkan, kliennya baru masuk ke Komisi XI DPR tahun 2012 . Ketika peristiwa itu terjadi, kata dia, Sumaryoto masih berada di Komisi I DPR. Sikap kritis selama ini terhadap PT MNA, tambahnya, jangan diartikan ingin memeras.

Seperti diberitakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan adanya tiga peristiwa pemerasan BUMN yang melibatkan dua anggota Dewan kepada Badan Kehormatan DPR. Dahlan tak mau mengungkap kepada publik identitas dua orang tersebut.

Baca juga:
Disebut Peras BUMN, Sumaryoto Merasa Difitnah
Dahlan: Biar DPR yang Mengumumkan
'Serangan' Dahlan Heboh Kayak Halilintar, Ternyata...
Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan
Politisi Pemeras BUMN Berinisial S dan IL
Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com