Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kriminalisasi Novel Sama dengan Antasari Azhar

Kompas.com - 17/10/2012, 21:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok pemuda yang menamakan diri mereka Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/10/2012).

Mereka menuntut agar mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, diberi amnesti atau pengampunan atas tindak pidana pembunuhan berencana yang membuatnya harus mendekam dipenjara selama 18 tahun.

"Bebaskan Antasari Azhar, kriminalisasi Novel Baswedan sama dengan Antasari Azhar," ujar salah seorang pengunjuk rasa.

Mereka tampak mengenakan kaus putih bergambar wajah Antasari Azhar. Para pengunjuk rasa itu juga mengusung poster dan spanduk yang bertuliskan "Amnesti untuk Antasari Azhar".

Dalam selebaran yang dibagikan, para pengunjuk rasa itu menuntut agar negara membebaskan Antasari. Menurut mereka, Antasari hanyalah korban kriminalisasi sama seperti penyidik KPK, Komisaris Polisi Novel Baswedan.

"Proses hukum Antasari Azhar cacat demi hukum. Keberanian membongkar kriminalisasi terhadap Antasari berarti juga akan membongkar dalang di balik upaya kriminalisasi KPK, khususnya terhadap Kompol Novel," tulis rilis tersebut.

Peristiwa penangkapan Kompol Novel, menurut mereka, merupakan peristiwa berulang seperti Antasari serta kriminalisasi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Adapun Antasari divonis 18 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Sementara Kompol Novel, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu 2004.

Penetapan Novel sebagai tersangka dan upaya Kepolisian Daerah Bengkulu menangkap Novel mendapat kecaman masyarakat.

Sejumlah elemen masyarakat menyambangi Gedung KPK untuk mendukung Novel di malam yang sama saat anggota Polda Bengkulu menggeruduk Gedung KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com