Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tersangka Kasus Hambalang Siap Buka-bukaan

Kompas.com - 15/10/2012, 09:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka pertama kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, siap menyampaikan semua yang diketahuinya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan pada hari ini, Senin (15/10/2012). Deddy rencananya akan diperiksa KPK terkait posisinya sebagai tersangka.

"Beliau (Deddy) akan sampaikan kepada penyidik semua yang dia ketahui, apa adanya," kata pengacara Deddy, Rudy Alfonso, melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Senin.

Rudi memastikan kliennya akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini. Deddy diperkirakan tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Terkait kasus Hambalang, Rudy mengatakan kalau kliennya hanya pegawai rendahan di Kemenpora. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain terkait proyek Hambalang. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam sejumlah kesempatan, Deddy merupakan anak tangga pertama kasus Hambalang.

Penetapan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sebagai tersangka itu dijadikan KPK sebagai pijakan untuk menyasar pihak lain yang terlibat. Secara struktural, Deddy selaku PPK bertanggung jawab kepada Menpora Andi Mallarangeng yang bertindak sebagai pengguna anggaran di kementerian.

Mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharam seusai diperiksa sebagai saksi untuk Deddy beberapa hari lalu mengatakan kalau Menpora Andi Mallarangeng bertanggung jawab atas proyek Hambalang. Selaku pengguna anggaran, katanya, Menteri Andi pasti tahu betul seluk-beluk proyek Hambalang mulai dari proses sertifikasi lahan hingga pengadaan proyek.

Terkait pernyataan Wafid ini, KPK akan melakukan uji kebenaran (validasi). KPK juga melakukan penyelidikan baru yang berfokus pada sejumlah hal, di antaranya aliran dana terkait proyek, pengadaan barang dan jasa, serta proses sertifikasi lahan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas beberapa waktu lalu membenarkan KPK tengah mengusut aliran dana negara terkait Hambalang yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu. Dalam kongres tersebut, Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum.

Menurut Busyro, KPK sudah menemukan petunjuk keterlibatan Anas yang kemudian akan dirangkai satu per satu sehingga dapat dijadikan barang bukti. Terkait penyelidikan Hambalang, KPK sudah meminta keterangan Anas dan Andi. Seusai diperiksa, keduanya membantah terlibat.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

    Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

    Nasional
    Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

    Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

    Nasional
    Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

    Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

    Nasional
    KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

    KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

    Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

    Nasional
    Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

    Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

    Nasional
    Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

    Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

    Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

    Nasional
    Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

    Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

    Nasional
    Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

    Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

    Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

    Nasional
    Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

    Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

    Nasional
    Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

    Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

    Nasional
    Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

    Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

    Nasional
    Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

    Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com