Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Istri Saya Tak Tahu soal Hambalang

Kompas.com - 03/10/2012, 20:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengatakan, istrinya, Neneng Sri Wahyuni tidak tahu apa-apa soal proyek pembangunan pusat pelatihan Hambalang, Jawa Barat. Menurut Nazaruddin, urusan uang proyek tersebut ditangani Yulianis. Hal itu disampaikan Nazaruddin saat ditanya keterkaitan Neneng dengan proyek Hambalang. Neneng yang juga Direktur Keuangan Grup Permai itu dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan proyek Hambalang, Rabu (3/10/2012).

"KPK berpikir karena saya tahu semua, otomatis istri saya tahu. Ternyata kan istri saya itu nggak tahu apa-apa. Kalau keuangan yang kongres itu yang megang uangnya Yulianis. Ditaruh di kamarnya Yulianis," kata Nazaruddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Adapun Yulianis merupakan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai yang menurut Nazaruddin merupakan kaki tangan Anas Urbaningrum. Uang dari kamar Yulianis tersebut, lanjutnya, diambil sejumlah orang dan diserahkan ke koordinator pemenangan Anas dalam kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 untuk kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). "Salah satu koordinatornya kan koordinator Sulawesi itu umar Arsal," katanya.

Terkait penyelidikan jilid II Hambalang ini, KPK sudah meminta keterangan Umar Arsal. Saat memenuhi panggilan KPK, Umar membenarkan adanya bagi-bagi uang dalam Kongres Partai Demokrat 2010 tersebut. Namun, menurutnya, uang itu hanyalah pengganti transportasi.

Sementara menurut Nazaruddin, uang 15 ribu dollar AS hingga 20 ribu dollar AS yang diberikan ke tiap DPC itu nilainya terlalu besar untuk ukurang uang transpor. "Sekarang kan yang ditanya KPK, uang itu dari mana, kecuali memang Pak Umar Arsal punya uang 500 ribu dolar, satu juta dolar, nanti kan tinggal dicocokkan sama KPK dari mana, apakah sesuai dengan kekayaannya," kata Nazaruddin.

Seperti diketahui, KPK kembali membuka penyelidikan terkait proyek Hambalang setelah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Adapun salah satu fokus dalam penyelidikan Hambalang jilid II ini adalah aliran dana terkait proyek, termasuk yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat. Terkait penyelidikan Hambalang jilid II ini, KPK kemarin meminta keterangan staf ahli Fraksi Demokrat, Nuril Anwar dan staf keuangan Fraksi Partai Demokrat, Eva Omfita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com