Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggito Yakin Dapat Mengelola Urusan Haji

Kompas.com - 26/06/2012, 19:24 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggito Abimanyu yang baru saja diangkat menjadi Direktur Jenderal Haji dan Umrah oleh Kementerian Agama yakin dirinya bisa menjalani jabatan barunya ini. Hal tersebut disampaikan kepada wartawan seusai pelantikan delapan pejabat eselon I dan II di Kementerian Agama.

"Ya, saya yakin bisa menjalani amanah ini. Mengenai persoalan haji, itu ada dua, soal ibadah dan manajemen pengelolaan," ujar Anggito Abimanyu di Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

"Insya Allah saya bisa memberikan kontribusi di pengelolaan, penyelenggaraan, dan keuangannya," katanya.

Selain itu, ia juga menjelaskan akan memperbaiki sistem penyelenggaraan haji yang sudah ada. "Saya kira penyelenggaraannya bisa diperbaiki. Tapi, saya mau mempelajarinya dulu dengan program sederhana untuk mensinkronkan sistem informasi haji, penempatan keuangan PPIH (panitia penyelenggara ibadah haji), dan DAU (dana alokasi umum) agar bisa dimanfaatkan lebih baik," kata Anggito.

Dalam tugasnya, ia berusaha cermat dalam mencocokkan komponen jumlah jemaah dan arus uangnya agar lebih efektif dan efisien. "Saya akan mencocokkan dulu akumulasinya dan besaran pertambahan dana setoran awal tiap tahunnya. Saya juga akan mensinkronkan komponen jadwal keberangkatan jemaah dikombinasikan dengan instrumen keuangan melalui portofolio yang disimpannya," kata dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tersebut.

Sebelumnya, ia mengaku sudah lama dihubungi Menteri Agama perihal jabatan yang disandangnya saat ini. Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, pemilihan Anggito yang berlatar belakang ekonom adalah karena ia mempunyai akreditasi yang bagus dalam perkara pengelolaan anggaran.  Keberadaan Anggito diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan haji dan umrah.

Anggito Abimanyu sendiri pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada masa kepemimpinan Sri Mulyani. Saat itu, dosen yang piawai memainkan alat musik flute ini juga pernah dikabarkan menjadi Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, surat penunjukan tak kunjung turun dengan alasan pangkatnya, eselon IB, belum memenuhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com