Paripurna DPR Soal BBM Gagal Redam Emosi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Sidang Paripurna DPR, Sabtu (31/3) lalu, yang serba mengambang itu dinilai gagal  meredam emosi publik. Bahkan, sebaliknya, banyak elemen masyarakat yang semakin marah karena DPR justru memberi peluang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Sikap DPR yang demikian itu akhirnya akan direspons dengan gelombang protes yang berkelanjutan. Sebab, bagi mahasiswa, pekerja, dan kaum tani, persoalannya belum selesai kendati DPR berhasil membatalkan kenaikan harga BBM pada 1 April 2012. 

Hal itu dilontarkan anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (2/4/2012) siang. "Pemerintah dan masyarakat memang harus menerima kenyataan bahwa keputusan Sidang Paripurna DPR tentang harga BBM sama sekali belum menyelesaikan masalah. Model keputusan itu justru mengeskalasi persoalan. Emosional rakyat malah terpacu," tambah Bambang.

Menurut Bambang, rakyat kembali terperangkap dalam ketidakpastian. Padahal, kerusakan harga-harga di pasar kebutuhan pokok semakin sulit diperbaiki.

"Jadi, bukan hanya isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang membuat rakyat tidak nyaman, persoalan lain yang langsung dan sedang dihadapi rakyat hari-hari ini adalah naiknya harga kebutuhan pokok. Kenyataan ini menyengsarakan begitu banyak orang. Dan, tidak ada yang peduli, termasuk pemerintah sendiri," jelas anggota Tim Pengawas DPR untuk Bank Century.

Bambang memprediksi, harga kebutuhan pokok jelas tidak akan turun mengikuti keputusan Sidang Paripurna DPR tentang prospek harga BBM enam bulan ke depan.

"Sebab, keputusan yang memberi wewenang kepada pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi itu justru akan menjadi modal bagi para spekulan. Karena ketidakpastian harga BBM akan berlangsung selama enam bukan ke depan, selama rentang waktu itulah para spekulan leluasa menggoreng harga komoditas kebutuhan pokok," jelas Bambang lagi.

Kecenderungan yang sama pun akan terjadi di pasar BBM bersubsidi. "Spekulan akan terus berupaya melakukan penimbunan. Di banyak pelosok daerah, sudah bermunculan pasar-pasar gelap yang menawarkan BBM bersubsidi dengan harga tinggi. Dengan keputusan Sidang Paripurna DPR seperti itu, bisa dipastikan bahwa pasar gelap BBM akan terus berlangsung. Bukan tidak mungkin akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di pelosok-pelosok daerah," demikian Bambang.