Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril ke MK, Catatkan Uji Materi dan Formal UU APBN-P 2012

Kompas.com - 02/04/2012, 09:48 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Senin (2/4/2012) sore, sekitar pukul 16.00 Wib, direncanakan mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Ia berencana untuk mencatatkan gugatan uji materi dan formal Pasal 7 Ayat 6A undang-undang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut APBN-P 2012. UU tersebut baru ditetapkan DPR bersama pemerintah, Sabtu (31/3/2012) dinihari lalu.

Yusril direncanakan akan datang bersama sejumlah pengacara dan akademisi yang tergabung dalam tim pengacara dan akademisi gugatan uji material dan formal APBN-P 2012 terkait kenaikan harga BBM.

"Tim berencana mendaftarkan gugatan uji material dan formal UU APBN-P 2012 ke MK meskipun UU-nya belum ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar mantan Menteri Hukum dan HAM itu kepada Kompas, Senin  pagi ini saat dikontak..

Menurut Yusril, kedatangannya ke MK agar sebagai pemohon ia dicatatkan terlebih dulu oleh Panitera MK.

"Gugatan uji material dan formal Pasal 7 Ayat 6A itu mohon dicatat MK terlebih dulu karena pasti UU-nya belum diteken Presiden dan belum punya nomor UU. Jadi, agar nanti saat diteken Presiden dan diberi nomor oleh Sekretariat Negara, MK bisa segera mendaftarkan dan menjadwalkan sidang gugatannya," lanjut Yusril

Presiden Yudhoyono, tambah Yusril, punya waktu sebulan untuk menandatangani UU APBN-P 2012 tersebut. Jika lewat waktu penandatanganannya, maka sesuai ketentuan, pemerintah harus memberlakukan kembali APBN 2012. "Atau UU-nya diuji MK dan berpotensi bisa dibatalkan," kata Yusril lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com