Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan Pantau Sidang dari Balkon DPR

Kompas.com - 30/03/2012, 18:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarif Hasan hadir dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (30/3/2012).

Syarif duduk di balkon ruang paripurna, tepatnya bersebelahan dengan gerombolan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Dia memantau jalannya rapat paripurna yang akan berimbas pada naik atau tidaknya harga BBM per 1 April 2012 .

Untuk apa Syarif hadir? "Saya kecenderungan ingin menyaksikan bahwa permasalahan ini sangat substansi sekali. Ini menyangkut masalah ekonomi bangsa," jawab Syarif ketika ditemui di sela-sela rapat.

"Bukannya mengamankan Setgab pak?" seloroh wartawan.

"Mengamankan perekonomian," jawab anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu sambil tersenyum.

Di dalam ruang rapat, Syarif mendengarkan pandangan seluruh fraksi, terutama parpol koalisi terkait rencana amandemen Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Rupanya, seluruh fraksi koalisi tak ada yang meminta agar substansi pasal itu tetap dipertahankan. Atau dengan kata lain, mereka memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Parpol koalisi berpandapat senada, menambah ayat 6a dalam Pasal 7. Intinya, ayat yang diminta ditambah itu memberi keleluasaan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil/ICP) dengan batasan tertentu.

Setiap parpol koalisi menyampaikan batasan di harga ICP berapa harga BBM bersubsidi bisa naik. Ketika ditanya apakah ada pembicaraan di Setgab sebelum paripurna hingga seluruh fraksi sepakat menambah ayat 6a, Syarief membenarkan.

"Pada dasarnya Setgab menyamakan persepsi. Memang dibahas di Setgab. Besarannya saja diserahkan ke partai masing-masing," kata Syarief yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Nasional
    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Nasional
    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Nasional
    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    Nasional
    Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Nasional
    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Nasional
    Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Nasional
    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Nasional
    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Nasional
    Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Nasional
    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Nasional
    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com