Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hukum Lemah Picu Kekerasan

Kompas.com - 20/02/2012, 23:47 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Hukum yang lemah menjadi pemicu utama timbulnya berbagai kasus kekerasan di Indonesia, termasuk oleh kelompok atau organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Karena itu, tak ada jalan lain untuk menanggulangi masalah ini kecuali dengan menegakkan hukum secara adil dan tegas.

Hal itu disampaikan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Didin Syafruddin, Senin (20/2/2012) di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, masyarakat kian resah oleh berbagai aksi kekerasan oleh kepompok atau ormas, sebagian bahkan atas nama agama. Selain mengganggu ketertiban umum, kekerasan yang dibiarkan terus-menerus itu juga akan semakin melemahkan cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Didin mengingatkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karena itu, seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan patokan hukum sebagai panglima. Ketika terjadi masalah yang mengusik ketertiban umum, negara harus hadir dan menggunakan hukum untuk mengatasi masalah.

Hanya saja, cita-cita itu masih belum terwujud. Pada satu sisi, kepolisian sebagai lembaga penjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat belum berperan maksimal. Saat bersamaan, akibat kecewa dengan kinerja kepolisian, beberapa kelompok atau ormas memilih pendekatan kekerasan untuk menerapkan konsep moralnya.

Dalam situasi seperti ini, sebagian masyarakat mendesak pembubaran ormas yang dinilai punya rekam jejak berperilaku kekerasan. Namun demikian, menurut Didin, itu bukan jalan keluar terbaik.

"Solusi yang benar adalah, bagaimana negara lewat kepolisian dan aparat penegak hukum meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan penegakan hukum yang tegas dan adil. Terapkan itu, termasuk dengan memproses hukum kasus-kasus kekerasan oleh ormas," katanya.

Menurut Didin, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dan mendidik masyarakat agar sama-sama membangun NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945. "Tidak bisa sekelompok orang atau ormas memaksakan konsep moralnya kepada masyarakat lain," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com