Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Tak Ada Bukti Andi Nurpati Terlibat

Kompas.com - 01/02/2012, 21:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengaku, pihaknya hingga saat ini belum dapat menemukan bukti untuk menjerat Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, terkait kasus pemalsuan surat penjelasan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Sutarman, jika berdasarkan logika, pasti ada keterlibatan pihak KPU lantaran menggunakan surat palsu serta keterlibatan Dewi Yasin Limpo, politisi Partai Hanura, lantaran menyuruh membuat surat palsu.

"Dari logika itu semua, tugas kepolisian mencari bukti-bukti untuk menjerat orang-orang ini. Sampai sekarang belum ketemu buktinya. Kalau belum ketemu, saya mau tahan orang gimana?" kata Sutarman seusai rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks DPR, Rabu (1/2/2012).

Sutarman menjelaskan, fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Masyhuri Hasan, mantan juru panggil MK, tak cukup untuk menjerat pihak lain. Perlu alat bukti surat.

"Surat itu sama isinya, hanya ada kata penambahan. Surat yang ditandatangan dan distempel ternyata itu tidak asli setelah kami periksa ke MK. Yang asli itu yang tidak distempel. Kalau saya yang menggunakan, orang akan mengira yang mana yang asli. Itu yang menjadi keraguan penyidik dalam rangka menetapkan (tersangka)," papar Sutarman.

Seperti diberitakan, awalnya Masyhuri mengirimkan surat palsu yang berbeda dengan amar putusan MK. Dalam surat palsu tertulis kata "penambahan" suara untuk Partai Hanura. Adapun surat asli yang dikirim belakangan berisi kata "jumlah" suara.

Akibat kata "penambahan" itu, suara Partai Hanura di tiga kabupaten di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I bertambah sehingga mendapat jatah satu kursi legislatif. Akhirnya, Dewi ditetapkan KPU sebagai caleg terpilih. Belakangan, putusan itu dibatalkan.

Dalam raker, penanganan kasus itu sempat dipertanyakan oleh Aboe Bakar Al Habsy, anggota Komisi III. Dia mengaku bingung mengapa Nurpati yang kini menjadi politisi Partai Demokrat belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Pemeriksaan yang dilakukan Panja Mafia Pemilu di Komisi II telah membuat publik yakin mengenai keterlibatan AN. Namun, sampai saat ini polisi masih mati gaya," kata politisi PKS itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com