Tidak Transparan Bisa Berbuah Anarki

JAKARTA, KOMPAS.com — Keengganan lembaga-lembaga publik, baik penyelenggara pemerintah maupun organisasi masyarakat, untuk transparan akan menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat. Di tingkat kronis, ketidakpercayaan publik ini bisa berubah menjadi anarki.

Ancaman publik ini disampaikan mantan anggota DPR 2004-2009, Dedy Djamaluddin Malik, dalam diskusi bertajuk "Menelaah Pemaknaan Badan Publik Nonpemerintah Guna Memenuhi Hak Dasar Masyarakat atas Informasi" di Jakarta, Senin (31/10).

Hadir pula sebagai narasumber di diskusi itu, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri serta Parni Hadi, mantan Direktur Utama RRI dan mantan Pemimpin Umum Kantor Berita Antara.

"Badan publik akan habis ditinggal zaman ketika tidak menerapkan tanggung jawab berdasarkan kejujuran dan integritas kepada para pemangkunya," ujar politisi PAN itu. Ketidakpercayaan yang dibiarkan akan membawa sikap skeptis dan pengabaian oleh masyarakat. Bahkan, di tingkat kronis, anarki bisa terjadi.

Sebaliknya, transparansi dan akuntabilitas menjadi tolok ukur reformasi dan demokrasi.