Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Tegaskan Ketua KPU Tersangka

Kompas.com - 11/10/2011, 15:47 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka atas Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary benar-benar telah dilakukan oleh Mabes Polri.

Hal ini disampaikan karena, sejak isu tersebut bergulir, terjadi informasi yang simpang siur. Mabes Polri membantah pernyataan Wakil Jaksa Agung Darmono yang menyebutkan Polri telah menetapkan Hafiz Anshary menjadi tersangka dalam kasus kasus pemalsuan surat hasil Pemilu Legislatif 2009 untuk daerah pemilihan Halmahera Barat, Maluku Utara.

"Saya berniat untuk memperjelas masalah ini sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran di masyarakat dan tidak menyebutkan bahwa Wakil Jaksa Agung Darmono memberikan keterangan tak berdasar. Saya pertegas, benar Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dalam surat tersebut ada nama tersangka, Prof AHA dan kawan-kawan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Noor Rachmad dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (11/10/2011).

Noor juga menunjukkan surat tertanggal 27 Juli 2011 yang dikirimkan pada Kejaksaan Agung pada 15 Agustus 2011. Dalam surat bernomor B/81-DP/VII/2011 Dit Pidum tertera jelas nama Hafiz Anshary di atasnya sebagai tersangka.

"Ini surat resminya. Surat ini ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Polisi Agung Sabar Santoso," jelas Noor sambil memegang selembar surat SPDP itu dan menunjukkan kepada wartawan.

Ia juga menyatakan, Kejaksaan Agung telah menunjuk secara resmi tim jaksa yang bertugas memantau perkembangan penyidikan (P16).

Ditanya mengenai bantahan Bareskrim Polri terkait penetapan tersangka Hafiz Anshary, ini jawaban Noor. "Monggo, silakan bantahan. Tapi, inilah informasi yang sudah saya sampaikan," tukasnya.

Simpang siur

Status tersangka atas Ketua KPU simpang siur sepanjang sore kemarin. Direktur I Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Agung Sabar Santoso, Senin (10/10/2011), menyampaikan, Polri telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) tertanggal 15 Agustus 2011 ke Kejaksaan Agung.

Dalam SPDP disebut, Hafiz ditetapkan tersangka sejak 15 Agustus 2011 lalu. Hafiz dikenakan Pasal 263 dan Pasal 266 KUH-Pidana tentang pemalsuan dan memberikan keterangan palsu pada akta otentik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com